Daging Sapi Langka Ulah Mafia

Rabu, 21 November 2012 – 18:40 WIB
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait terjadinya kelangkaan daging sapi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi yang saat ini terjadi dinilai hanya sebuah permainan dengan tujuan akhir dibukanya kran impor daging sapi.
 
"Pedagang daging kecil mogok itu ada yang menggerakkan. Semua ada yang mengatur, karena ini hanya permainan," tegas Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU Mustholihin Madjid di Jakarta, Rabu (21/11).
 
Mustholihin menuding adanya keterlibatan mafia dalam tata niaga sapi di Indonesia yang mengatur sedemikian rupa daging langka di pasaran, hingga akhirnya mengakibatkan lonjakan harga. Permainan selanjutnya adalah mengatur terjadinya pemogokan pedagang kelas kecil, dan mendesak pemerintah membuka kran impor daging sapi.
 
"Semua ujung-ujungnya adalah desakan agar kran impor kembali dibuka. Ini bahaya, karena peternak lokal saat ini membutuhkan lebih banyak perhatian dan mereka sangat mampu memenuhi kebutuhan daging," lanjut Mustholihin.

Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, menambahka,n kelangkaan daging di pasaran juga dikarenakan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengelola tata niaga sapi. Pemerintah selama ini dinilai hanya memperhatikan sektor hilir, yaitu mengatur kuota daging impor tanpa mengetahui kebutuhan sebenarnya di pasaran.
 
"Sektor hulu, yaitu peternak lokal tidak diperhatikan secara serius. Tata niaga sapi di mata Pemerintah hanya perdagangan daging di pasar, tapi sektor  peternakan dan penggemukan sapi tidak diperhatikan secara serius," jelas doktor lulusan Jerman ini.
 
Sikap Pemerintah tersebut, lanjut Bina, mengakibatkan tata niaga sapi lebih banyak dipermainkan mafia. "Jadi tugas Pemerintah mengatur menjadi sebaliknya diatur, karena mereka kalah kuasa dibandingkan mafia tata niaga sapi," tegasnya.
 
Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, meminta Pemerintah segera membenahi kondisi buruk di tata niaga sapi tersebut. Kementerian Pertanian dan Kementarian Perdagangan sebagai pemilik kewenangan diminta serius dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
 
"Jangan sampai kondisi ketika masyarakat, khususnya umat Islam membutuhkan banyak pasokan daging sapi, harganya justru melonjak. Itu yang sekarang terjadi, salah satunya saat Idul Fitri, dan itu harus dibenahi," pungkas Said.
 
Daging sapi dalam beberapa hari terakhir menghilang dari pasaran, hingga mengakibatkan harganya di sejumlah daerah melonjak hingga menembus Rp100 ribu per kilogram. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BP Migas Bubar, BPK Audit ESDM

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler