JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tak tinggal diam dengan tuduhan korupsi di PT ASDP Ferry Indonesia. Dahlan pun mengaku akan mem-back up perusahaan perusahaan pelat merah itu yang ditudin melakukan praktik korupsi dalam pengadaan tiga kapal dan dua kapal baru, yang dibeli melalui mekanisme leasing.
"Saya akan backup sepenuhnya teman-teman ASDP di Merak. Segala macam upaya akan saya lakukan. Apapun yang mereka butuhkan, akan saya bantu," ujar Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1).
Dahlan juga merasa prihatin atas apa yang terjadi. Pasalnya hal itu sampai menganggu kinerja pegawai ASDP. "Kalau setiap hari pegawai ASDP terus dipanggil Kejagung, itu menganggu kerja mereka," tukas Dahlan.
Sebelumnya, siang tadi (29/1) Direktur Utama PT ASDP Danang Baskoro menyambangi Dahlan guna menyampaikan masalah yang tengah menimpa ASDP.
Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan pihak Kejaksaan Agung, berawal dari surat "kaleng" yang diterima pihak Kejaksaan yang ditengarai dari Widodo, yang merupakan mantan Ketua Serikat Ferry Indonesia. Yang sekarang tergabung dalam Serikat BUMN Bersatu.
Pihaknya dituduh telah melakukan korupsi atas pembelian tiga kapal bekas Australia dan dua kapal yang dibeli secara leasing. Danang juga menilai pemanggilan yang ditujukan pada beberapa pegawai ASDP oleh Kejagung, tidak beralasan. Karena kegiatan leasing oleh ASDP adalah wajar dalam perusahaan.
Selain itu, mereka juga mempermasalahkan perbaikan dua kapal. Seperti masalah kecepatan mesin yang diperbaiki dan interior kapal-kapal yang dinilai tidak sesuai oleh mereka, dengan total perbaikan Rp 17 miliar.
"Masalah perbaikan kapal untuk memperbaiki perfomance (penampilan) juga dipermasalahkan. Dua kapal yang diperbaiki itu sekarang di tahan kejaksaan, dan tiga kapal bekas yang dibeli juga di tahan karena leasing," pungkasnya. (chi/jpnn)
"Saya akan backup sepenuhnya teman-teman ASDP di Merak. Segala macam upaya akan saya lakukan. Apapun yang mereka butuhkan, akan saya bantu," ujar Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1).
Dahlan juga merasa prihatin atas apa yang terjadi. Pasalnya hal itu sampai menganggu kinerja pegawai ASDP. "Kalau setiap hari pegawai ASDP terus dipanggil Kejagung, itu menganggu kerja mereka," tukas Dahlan.
Sebelumnya, siang tadi (29/1) Direktur Utama PT ASDP Danang Baskoro menyambangi Dahlan guna menyampaikan masalah yang tengah menimpa ASDP.
Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan pihak Kejaksaan Agung, berawal dari surat "kaleng" yang diterima pihak Kejaksaan yang ditengarai dari Widodo, yang merupakan mantan Ketua Serikat Ferry Indonesia. Yang sekarang tergabung dalam Serikat BUMN Bersatu.
Pihaknya dituduh telah melakukan korupsi atas pembelian tiga kapal bekas Australia dan dua kapal yang dibeli secara leasing. Danang juga menilai pemanggilan yang ditujukan pada beberapa pegawai ASDP oleh Kejagung, tidak beralasan. Karena kegiatan leasing oleh ASDP adalah wajar dalam perusahaan.
Selain itu, mereka juga mempermasalahkan perbaikan dua kapal. Seperti masalah kecepatan mesin yang diperbaiki dan interior kapal-kapal yang dinilai tidak sesuai oleh mereka, dengan total perbaikan Rp 17 miliar.
"Masalah perbaikan kapal untuk memperbaiki perfomance (penampilan) juga dipermasalahkan. Dua kapal yang diperbaiki itu sekarang di tahan kejaksaan, dan tiga kapal bekas yang dibeli juga di tahan karena leasing," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Porang Diyakini Bisa Entaskan Kemiskinan
Redaktur : Tim Redaksi