"Soal beredarnya nama, kami keberatan dan itu tidak jelas sumbernya. Kami anggap ini bisa diakhiri kalau Dahlan mengungkap nama-nama itu," kata Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan, Rabu (31/10) sore.
Menurutnya, proses hukum tetap harus dikedepankan jika memang benar ada anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN. "Sebaiknya proses konstitusional dijalankan, supaya tak muncul isu-isu anonim tadi," ucap politisi yang pernah duduk di Komisi VI DPR bidang BUMN itu.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, jangan sampai ada anggapan bahwa nama-nama anggota DPR yang disebut sebagai pemalak BUMN justru sebagai pengalih adanya inefisiensi di PLN pada 2009-2010 saat Dahlan menjadi Direktur Utama di perusahaan listrik milik negara itu.
"Audit BPK itu keputusan konstitusional. Jadi sebaiknya dikembalikan ke tracknya dan harus ditindaklanjuti," sambungnya.
Hasto menambahkan, pihakya justru lebih fokus untuk mendalami hasil audit BPK. Meski demikian, lanjutnya, anggota DPR yang berani memalak BUMN tetap harus diproses.
"Kami tetap berharap fokus temuan BPK itu dikejar. Tapi kalau ada memang dewan yang minta jatah, itu harus dibereskan juga," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejak kemarin beredar layanan pesan singkat (SMS) berantai yang menyebutkan 18 inisial anggota DPR yang dianggap memeras BUMN. Isi SMS tersebut adalah "Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA). Pada bagian akhir SMS tertulis sumbernya dari Humas BUMN.
Namun Dahlan memastikan bahwa SMS yang beradar itu bukan dari Kementrian BUMN. Menurutnya, SMS itu tak perlu ditanggapi karena tidak mungkin Kementrian BUMN menyebar SMS seperti itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Didesak Tuntaskan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
Redaktur : Tim Redaksi