Pak Dis --sapaan akrab Dahlan Iskan-- akan memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR RI terkait tersiarnya nama-nama anggota DPR RI yang sering minta jatah kepada BUMN.
”Saya siap memenuhi undangan BK DPR, Senin mendatang. Saya akan menyerahkan siapa saja yang kongkalingkong tersebut. Saya siap buka-bukaan,” kata Dahlan tegas usai memberikan kuliah umum di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Palembang, Sabtu (3/11).
Disinggung beredarnya inisial sekitar 18 inisial nama dari anggota DPR dari 7 partai melalui SMS di masyarakat yang menyebutkan sumbernya HUmas BUMN, Dahlan dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan dari BUMN.
”Untuk diketahui, inisial nama yang beredar saat ini bukanlah dari BUMN. Inilah jahatnya politik,” ungkap menteri yang hobinya memakai sepatu kets ini.
Menurut Dahlan, beredarnya Short Message Service (SMS) dikalangan masyarakat ini merupakan pekerjaan orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab, kata dia, kendati mereka akan membuat inisial nama anggota DPR yang melakukan pemerasan polanya tidak seperti itu.
”Karena orang-orang tersebut memanfaatkan moment seperti ini untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, mereka membuat inisial sembarangan nama-nama orang yang tidak disukainya. Inilah namanya politik, saya akan memberikan piagam bagi orang politik paling cerdik yang menyeret saya ke masalah ini,” katanya.
Hanya ketika ditanya apakah 10 inisial nama politisi yang disebutnya itu ada diantara 18 inisial yang beredar, Dahlan hanya tertawa saja. ”Sudah … sudah. Ayo kita foto-foto saja,” elak Dahlan sambil mengajak foto-foto.
Sementara ketika disinggung pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dahlan mengaku akan piki-pikir setelah memenuhi undangan BK DPR RI. Yang jelas dia akan membeberkan nama-nama pemeras BUMN kepada BK DPR RI untuk membuktikan ucapannya.
”Nama-nama anggota DPR RI itu akan saya serahkan kepada BK DPR nanti pada saat undangan tersebut. Ada beberapa nama nanti akan saya serahkan, tapi saya tidak ingin menyebutkan itu dulu. Setelah itu, saya akan mengambil langkah untuk melaporkan ke KPK,” tegas Dahlan.
Menurut dia, budaya pemerasan yang dilakukan anggota DPR sudah terjadi sejak dahulu setiap kali ada proyek di BUMN. Akan tetapi, Dahlan enggan menyebutkan nominal besaran uang yang diminta anggota dewan yang terhormat itu terhadap proyek di BUMN.
”Budaya ini sudah ada sejak zaman Belanda. Untuk besarannya belum bisa saya disebutkan, setelah dari BK nanti baru saya sampaikan. Dan yang perlu diketahui, ini bukan saya yang memulai, saya hanya memberikan respon. Saya bertitik berat untuk bersih-bersih rumah sendiri dulu, nanti kesannya saya sibuk bongkar-bongkar membersihkan rumah orang lain tapi rumahnya sendiri tidak bersih. Kalau saya tidak mau mengungkapkan nama dan fraksi mana, itu karena saya ingin menghindari kesan bahwa saya ini sukanya membersihkan rumah orang,” pungkasnya.(ety)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan Kasasi Anand Krihsna Belum Bisa Dieksekusi
Redaktur : Tim Redaksi