Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat itu menegaskan, lebih baik Dahlan mengungkap nama-nama politisi peminta proyek supaya tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. "Jika memang datanya seperti itu, supaya tidak mau menimbulkan fitnah silahkan Pak Dahlan Iskan sebutkan saja nama-nama anggota DPR tersebut," ujarnya.
Menurut Saan, legislatif dan eksekutif harus saling mendukung dalam menindak tindak kejahatan korupsi. Dia menegaskan, tidak boleh saling mendelegitimasi. "Kita harus membuat kolaborasi antar legislatif dan eksekutif," ujar Saan.
Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 demi mencegah praktik kongkalikong. Surat edaran tersebut ditujukan ke seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan BUMN, serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, guna menolak permintaan uang atau jatah yang kerap dilakukan oknum DPR RI.
"Surat edaran 542 tanggal 28 September ditujukan ke seluruh kementerian anggota kabinet dan pemda. Kementerian ya termasuk BUMN dan jajarannya," ujar Dipo Alam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Belakangan Dipo membantah surat edaran itu keluar karena adanya SMS pengaduan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Amran Batalipu Ngumpul di Pengadilan Tipikor
Redaktur : Tim Redaksi