JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, saat ini Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan monorel belum sampai ke tangan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
"Memang belum naik ke Pak Hatta, masih dipersiapkan di salah satu BUMN dan kementerian terkait," ujar Dahlan usai mengelar rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Pusat Antam, Jakarta, Kamis (23/5).
Meski untuk membangun monorel dibutuhkan Perpres, Dahlan setuju dengan Hatta yang menilai tidak harus menggunakan Perpres. Namun bila tidak ada Perpres, itu berarti pembangunan monorel harus ditenderkan dan itu akan menghilangkan kerja konsorsium BUMN.
"Intinya, saya setuju dengan Pak Hatta, tapi mau gimana lagi (harus Perpres, red). Saya pernah usul minta izin ke tiga pemda, tapi ternyata tiga pemda ini harus menenderkan," sesal Dahlan.
Sebagai jalan keluar, mantan dirut PLN ini menilai sistem birokrasi harus diubah. Karena menurut Dahlan, jalur birokrasi menjadi kendala dan memperlama proses pembangunan.
"Sistem birokrasi harus dirombak, karena yang gini-gini memperlambat sesuatu yang di depan mata. Ibarat orang lapar, nasi, piring, gelas, lauk, sayur, sudah di depan mata, tapi gak bisa dimakan," pungkas Dahlan. (chi/jpnn)
"Memang belum naik ke Pak Hatta, masih dipersiapkan di salah satu BUMN dan kementerian terkait," ujar Dahlan usai mengelar rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Pusat Antam, Jakarta, Kamis (23/5).
Meski untuk membangun monorel dibutuhkan Perpres, Dahlan setuju dengan Hatta yang menilai tidak harus menggunakan Perpres. Namun bila tidak ada Perpres, itu berarti pembangunan monorel harus ditenderkan dan itu akan menghilangkan kerja konsorsium BUMN.
"Intinya, saya setuju dengan Pak Hatta, tapi mau gimana lagi (harus Perpres, red). Saya pernah usul minta izin ke tiga pemda, tapi ternyata tiga pemda ini harus menenderkan," sesal Dahlan.
Sebagai jalan keluar, mantan dirut PLN ini menilai sistem birokrasi harus diubah. Karena menurut Dahlan, jalur birokrasi menjadi kendala dan memperlama proses pembangunan.
"Sistem birokrasi harus dirombak, karena yang gini-gini memperlambat sesuatu yang di depan mata. Ibarat orang lapar, nasi, piring, gelas, lauk, sayur, sudah di depan mata, tapi gak bisa dimakan," pungkas Dahlan. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peduli Lingkungan, AP II Tanam 60 Ribu Mangrove
Redaktur : Tim Redaksi