JAKARTA - Mengemban tugas menjadi seorang menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak semudah dibayangkan. Meski berhasil membawa BUMN ketingkat yang lebih baik, keberhasilan memimpin perusahaan plat merah justru malah menjadi bumerang bagi pihak swasta. Hal itu diakui Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Sebagai menteri, Dahlan ingin perusahaan-perusahaan BUMN terus melakukan ekspansi , namun di satu sisi Dahlan khawatir apabila perusahaan BUMN terus berkembang akan mempersempit ruang gerak perusahaan swasta.
"Saya saat ini berada dalam dilema, kalau BUMN digerakkan dengan tingkat antusiasme dan kerja keras dan efisien seperti yang dikerjakan mulai sekarang ini, saya juga khawatir BUMN akan jadi dominan. Dilema saya adalah saya menteri yang harus mengerakkan itu, harus membuat kerja meraka all out, tapi memang itu bisa mempersempit ruang gerak swasta. Itu dilema besar," ujar Dahlan Iskan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/4).
Dahlan mengakui saat ini perusahaan BUMN memiliki kekuatan yang luar biasa, baik kekuatan financial, akses dan Sumber Daya Mineral (SDM). Dengan adanya kekuatan tersebut, perusahaan BUMN bisa melakukan ekspansi ke berbagai sektor baik hulu maupun hilir.
"Jadi kalau ada keluhan itu, saya sangat bisa memahami. Sayangnya saya ini menteri BUMN dan kalau saya tidak memaksimalkan kapasitas BUMN ya untuk apa saya jadi menteri BUMN. Tapi memang bahaya kalau perusahaan BUMN terlalu dominan di perekonomian, itu tidak baik," terangnya.
Terlebih kata Dahlan, perusahaan negara tidak boleh terlalu kuat, dalam pengertian membuat ruang gerak swasta sempit. Karena pada dasarnya di negara demokrasi yang murni, kekuatan itu harus ada di tangan rakyat bukan di tangan negara.
Mantan dirut PLN ini memprediksikan akan timbul konglomerasi BUMN pada era reformasi, seperti pada era orde baru terjadi konglomerasi swasta yang memegang perkonomian. Bedanya sebut Dahlan, pada era orde baru perusahaan milik perorangan, kalau sekarang milik negara yang berkembang menjadi perusahaan publik.
"Sebagai orang yang tahu demokrasi dan juga pro demokrasi, saya prihatin kalau BUMN terlalu kuat dan dominan. Tapi sebagai menteri BUMN, saya tidak rela perusahaan BUMN dibonsai, diintervensi, dan diganggu yang menyebabkan BUMN ini tidak berkembang," papar Dahlan.
Untuk itu Dahlan mengajak semua pihak yang terkait untuk berunding membahas masalah ini.
"Saya belum tau apa yang harus saya lakukan, saya terbuka terhadap ide-ide dan pemikiran baru. Agar ini tidak menimbulkan masalah yang krusial ke depan. Jadi saya menunggu pemikiran yang serius mengenai ini, terutama di lingkungan yang memang ahli di bidang ekonomi, politik ekonomi, Kadin, HIPMI, dan masyarakat," pungkasnya. (chi/jpnn)
Sebagai menteri, Dahlan ingin perusahaan-perusahaan BUMN terus melakukan ekspansi , namun di satu sisi Dahlan khawatir apabila perusahaan BUMN terus berkembang akan mempersempit ruang gerak perusahaan swasta.
"Saya saat ini berada dalam dilema, kalau BUMN digerakkan dengan tingkat antusiasme dan kerja keras dan efisien seperti yang dikerjakan mulai sekarang ini, saya juga khawatir BUMN akan jadi dominan. Dilema saya adalah saya menteri yang harus mengerakkan itu, harus membuat kerja meraka all out, tapi memang itu bisa mempersempit ruang gerak swasta. Itu dilema besar," ujar Dahlan Iskan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/4).
Dahlan mengakui saat ini perusahaan BUMN memiliki kekuatan yang luar biasa, baik kekuatan financial, akses dan Sumber Daya Mineral (SDM). Dengan adanya kekuatan tersebut, perusahaan BUMN bisa melakukan ekspansi ke berbagai sektor baik hulu maupun hilir.
"Jadi kalau ada keluhan itu, saya sangat bisa memahami. Sayangnya saya ini menteri BUMN dan kalau saya tidak memaksimalkan kapasitas BUMN ya untuk apa saya jadi menteri BUMN. Tapi memang bahaya kalau perusahaan BUMN terlalu dominan di perekonomian, itu tidak baik," terangnya.
Terlebih kata Dahlan, perusahaan negara tidak boleh terlalu kuat, dalam pengertian membuat ruang gerak swasta sempit. Karena pada dasarnya di negara demokrasi yang murni, kekuatan itu harus ada di tangan rakyat bukan di tangan negara.
Mantan dirut PLN ini memprediksikan akan timbul konglomerasi BUMN pada era reformasi, seperti pada era orde baru terjadi konglomerasi swasta yang memegang perkonomian. Bedanya sebut Dahlan, pada era orde baru perusahaan milik perorangan, kalau sekarang milik negara yang berkembang menjadi perusahaan publik.
"Sebagai orang yang tahu demokrasi dan juga pro demokrasi, saya prihatin kalau BUMN terlalu kuat dan dominan. Tapi sebagai menteri BUMN, saya tidak rela perusahaan BUMN dibonsai, diintervensi, dan diganggu yang menyebabkan BUMN ini tidak berkembang," papar Dahlan.
Untuk itu Dahlan mengajak semua pihak yang terkait untuk berunding membahas masalah ini.
"Saya belum tau apa yang harus saya lakukan, saya terbuka terhadap ide-ide dan pemikiran baru. Agar ini tidak menimbulkan masalah yang krusial ke depan. Jadi saya menunggu pemikiran yang serius mengenai ini, terutama di lingkungan yang memang ahli di bidang ekonomi, politik ekonomi, Kadin, HIPMI, dan masyarakat," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta Berharap Peran Kelas Menengah
Redaktur : Tim Redaksi