JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, upaya meningkatkan produksi minyak dan gas sulitnya bukan main. Perizinan yang begitu banyak membuat peningkatan produksi jadi lambat.
Tidak tanggung-tanggung, terdapat 270 izin usaha migas yang tersebar di 12 kementerian. Semua pihak yang ingin melakukan usaha bidang migas di negeri ini harus memalui ratusan izin tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu sangat panjang.
Karena misalnya untuk meningkatkan produksi minyak, izin yang harus dilalui di kementrian perhubungan saja lebuh dari 20. Belum lagi di Kementerian ESDM sebyanyak 8 izin. Kemudian dari pemerintah daerah lebih banyak sekali perijinanya.
"Pertamina yang sudah membentuk Brigade 200K untuk meningkatkan produksi minyak, mengalami hambatan juga soal perizinan.
Ini tadi sudah disepakati bahwa SKK Migas mendapat masukan dari Pertamina di mana saja hambatannya," kata Dahlan usai rapat dengan Pertamina dan SKK Migas di Jakarta, Senin (17/6).
Dahlan melanjutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menginstruksikan agar perizinan usaha migas direformasi. Menurut Dahlan, pihak yang paling tahu adalah SKK Migas dan Pertamina tentang apa saja yang selama ini menghambat.
"Dibentuk working group, dalam seminggu ini sudah harus selesai usulan penyederhanaan perizinannya apa saja," kata Dahlan. Pertemuan ini dihadiri Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Keduanya sama-sama membawa staf yang tahu hambatan di lapangan.
Nanti hasil kerja working group ini akan dibawa dalam rapat koordinasi dengan Menko Ekonomi Hatta Rajasa. Setelah itu hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Preisden gemas dengan sulitnya meningkatkan produksi migas ini. Lebih gemas lagi kalau tahu izinnya banyak," kata Dahlan. (dri)
Tidak tanggung-tanggung, terdapat 270 izin usaha migas yang tersebar di 12 kementerian. Semua pihak yang ingin melakukan usaha bidang migas di negeri ini harus memalui ratusan izin tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu sangat panjang.
Karena misalnya untuk meningkatkan produksi minyak, izin yang harus dilalui di kementrian perhubungan saja lebuh dari 20. Belum lagi di Kementerian ESDM sebyanyak 8 izin. Kemudian dari pemerintah daerah lebih banyak sekali perijinanya.
"Pertamina yang sudah membentuk Brigade 200K untuk meningkatkan produksi minyak, mengalami hambatan juga soal perizinan.
Ini tadi sudah disepakati bahwa SKK Migas mendapat masukan dari Pertamina di mana saja hambatannya," kata Dahlan usai rapat dengan Pertamina dan SKK Migas di Jakarta, Senin (17/6).
Dahlan melanjutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menginstruksikan agar perizinan usaha migas direformasi. Menurut Dahlan, pihak yang paling tahu adalah SKK Migas dan Pertamina tentang apa saja yang selama ini menghambat.
"Dibentuk working group, dalam seminggu ini sudah harus selesai usulan penyederhanaan perizinannya apa saja," kata Dahlan. Pertemuan ini dihadiri Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Keduanya sama-sama membawa staf yang tahu hambatan di lapangan.
Nanti hasil kerja working group ini akan dibawa dalam rapat koordinasi dengan Menko Ekonomi Hatta Rajasa. Setelah itu hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Preisden gemas dengan sulitnya meningkatkan produksi migas ini. Lebih gemas lagi kalau tahu izinnya banyak," kata Dahlan. (dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan: Karen itu Balerina dan Pedansa Hebat
Redaktur : Tim Redaksi