jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan segera akan meniadakan jabatan wakil direktur utama dan direktur operasi di setiap perusahaan pelat merah. Langkah itu dilakukan untuk merampingkan jabatan yang dirasa tidak perlu, serta menghemat pengeluaran.
"Waktu jadi menteri, saya minta jabatan wadirut ditiadakan, kecuali yang menurut Undang-undang ada. Saya juga minta direktur operasi ditiadakan, kecuali menurut UU ada, seperti di penerbangan," ulas Dahlan usai menggelar rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).
BACA JUGA: Dahlan Iskan Persilakan Seluruh Dirut BUMN Curhat Padanya
Menurut Dahlan, jabatan wadirut kerap mendatangkan konflik internal, bahkan tak jarang adu domba bisa terjadi dari sana. "Karena ini BUMN sering ada konflik ketimbang membantu, bukan karena dirut dan wadirut, tapi bawahannya ke wadirut. Adu dombalah, cari pendukung dan sebagainya," paparnya.
Nah sebelum masa jabatannya berakhir, ia ingin seluruh BUMN meniadakan jabatan tersebut. "Ini sudah saya jalankan sejak tahun lalu, nanti satu per satu wadirut nggak ada. Memang saat ini masih ada BUMN pakai wadirut, tapi tinggal beberapa," kata Dahlan.
BACA JUGA: Antisipasi Putusan MK
Melalui peniadaan tersebut, mantan Dirut PLN ini juga berharap direktur utama BUMN dapat menguasai seluruh persoalan yang terjadi di perusahaannya, agar kerjanya lebih maksimal. Dari sekitar 137 BUMN yang ada, ia memastikan minggu ini jabatan itu akan serempak dilakukan.
"Dirut utama harus kuasai utama urusan perusahaan. Sehingga tak perlu perusahaan punya direktur operasi atau wadirut, kecuali memang ada di UU. Resminya minggu ini nggak ada lagi," tandas pria asal Magetan ini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: AirAsia Tambah Penerbangan Rute Balikpapan-Kuala Lumpur
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harus Bebas dari Mafia Migas, Dirut Pertamina Didesak dari Luar
Redaktur : Tim Redaksi