JAKARTA--Kelangkaan kuota solar bersubsidi tampaknya sudah memancing perhatian lintas kementerian. Salah satunya, Menteri BUMN Dahlan Iskan. Mantan dirut PLN tersebut mengaku sangat prihatin dengan kuota solar yang terus jebol. Karena itu, dia mengusulkan kepada untuk memprioritaskan solar dalam upaya pengawasan subsidi.
Menurutnya, penyaluran solar subsidi memang harus diawasi lebih ketat. Pasalnya, dugaan upaya penyelewengan untuk produk tersebut lebih banyak dibanding bahan bakar lainnya. Karena itu dia menyarankan untuk mendahulukan pengawasan solar.
"RFID (alat pengenal dan pengatur penyaluran BBM pada kendaraan) seharusny lebih diprioritaskan kepada BBM bersubsidi jenis solar. Jadi, kalau pertamina selama ini bilang disebar di Jabodetabek dalam tahap awal, saya bilang solar dulu yang diutamakan," ujarnya.
Upaya tersebut, lanjut dia, dinilai lebih tepat daripada menyebarkan RFID berdasarkan lokasi. Sebab, dia menilai terjadinya antrean kendaraan solar subsidi akhir-akhir ini kemungkinan disebabkan oleh oknum yang menyelewengkan solar. "Ada perputaran solar. Jadi, mereka antre untuk beli kemudian dijual. Soalnya, harganya juga beda (antara solar subsidi dan solar non subsidi," ujar Dahlan.
Soal usualn tersebut, Dahlan mengaku sudah membicarakan hal itu pada jajaran koordinasi kementerian-kementerian di bidang ekonomi. "Usulan saya pun diterima," imbuhnya.
Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya belum mendengar langsung masalh usulan tersebut. Menurutnya, rencana tersebut memang harus dilakukan berdasarkan daerah. "Rencana ini kan pada akhirnya untuk seluruh Indonesia. Tapi memang terus bergulir secara betahap sampai tahun depan," ujarnya.
Ketika ditanya akankah merubah, Ali mengaku pihaknya masih pada rencana semula. "Saat ini, kami konsentrasi dulu untuk mempersiapkan hal-hal dasar dulu. Kami kan kan belum mendapatkan dasar hukum untuk menaruh alat pada kendaraan. Kalau koordinasi ke kepolisian untuk pengamanan itu sudah," tambahnya. (bil)
Menurutnya, penyaluran solar subsidi memang harus diawasi lebih ketat. Pasalnya, dugaan upaya penyelewengan untuk produk tersebut lebih banyak dibanding bahan bakar lainnya. Karena itu dia menyarankan untuk mendahulukan pengawasan solar.
"RFID (alat pengenal dan pengatur penyaluran BBM pada kendaraan) seharusny lebih diprioritaskan kepada BBM bersubsidi jenis solar. Jadi, kalau pertamina selama ini bilang disebar di Jabodetabek dalam tahap awal, saya bilang solar dulu yang diutamakan," ujarnya.
Upaya tersebut, lanjut dia, dinilai lebih tepat daripada menyebarkan RFID berdasarkan lokasi. Sebab, dia menilai terjadinya antrean kendaraan solar subsidi akhir-akhir ini kemungkinan disebabkan oleh oknum yang menyelewengkan solar. "Ada perputaran solar. Jadi, mereka antre untuk beli kemudian dijual. Soalnya, harganya juga beda (antara solar subsidi dan solar non subsidi," ujar Dahlan.
Soal usualn tersebut, Dahlan mengaku sudah membicarakan hal itu pada jajaran koordinasi kementerian-kementerian di bidang ekonomi. "Usulan saya pun diterima," imbuhnya.
Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya belum mendengar langsung masalh usulan tersebut. Menurutnya, rencana tersebut memang harus dilakukan berdasarkan daerah. "Rencana ini kan pada akhirnya untuk seluruh Indonesia. Tapi memang terus bergulir secara betahap sampai tahun depan," ujarnya.
Ketika ditanya akankah merubah, Ali mengaku pihaknya masih pada rencana semula. "Saat ini, kami konsentrasi dulu untuk mempersiapkan hal-hal dasar dulu. Kami kan kan belum mendapatkan dasar hukum untuk menaruh alat pada kendaraan. Kalau koordinasi ke kepolisian untuk pengamanan itu sudah," tambahnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Sebut Tiga BUMN Konstruksi Siap Diaudit
Redaktur : Tim Redaksi