Namun, satu peristiwa yang dijelaskan itu, ada tambahan lima nama oknum DPR yang disampaikan ke BK. "Surat kemarin hanya kronologis satu peristiwa, dari situ ada lima nama terkait dengan itu," kata Prakosa, Kamis (8/11), kepada wartawan, di ruang rapat BK DPR, di gedung parlemen, di Jakarta.
Prakosa menyatakan Dahlan belum menyerahkan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pemerasan. Melainkan hanya menjelaskan kronologi satu peristiwa. Menurutnya, penjelasan itu pun tidak menyebutkan dari fraksi dan partai mana oknum anggota DPR tersebut. "Informasi yang disampaikan kemarin tidak dilengkapi bukti adanya dugaan pemerasan," ujarnya.
Menurut Prakosa, BK berharap Dahlan menyampaikan kelengkapan bukti adanya dugaan tindak pemerasan. Namun, kata dia sampai saat ini BK belum menerima adanya bukti pemerasan.
Prakosa menyatakan, apa yang disampaikan Dahlan juga merupakan data sekunder, bukan primer. "Beliau mendengar dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa. Ini bukan data sekunder. Beliau tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri," kata politisi PDI Perjuangan, itu.
Meski hanya bukti sekunder, Prakosa menjamin BK akan tetap menindaklanjuti laporan itu. Bagaimanapun, kata dia, langkah ini merupakan laporan awal dari seorang pejabat negara setingkat menteri yang harus dihargai. "Ada sesuatu yang harus kita telusuri," ujar mantan Menteri Kehutanan, itu.
Karenanya, Prakosa menegaskan BK akan meminta keterangan dari direksi-direksi BUMN yang mengalami langsung seperti yang disebut Dahlan. "Yang mendengar, mengalami dan melihat langsung setelah reses akan kita periksa marathon. BK akan panggil pihak yang punya informasi primer," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Bersaksi untuk Angie
Redaktur : Tim Redaksi