JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta petunjuk Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo terkait opsi pengelolaan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang akan dibeli Pemerintah.
Dahlan mengaku belum bisa memutuskan perusahaan yang akan ditunjuk untuk mengelola saham perusahaan tambang emas itu. Makanya, untuk memutuskan pengelolaannya, ia perlu petunjuk dari Agus.
Namun mantan Direktur Utama PLN ini menolak pengelolaan saham ini Newmont diserahkan perusahaan BUMN yang baru dibentuk. Kata dia, untuk mengelola saham 7 persen ini sebaiknya langsung diserahkan saja pada BUMN yang bergerak bidang keuangan.
"Menurut saya tidak perlu dibuat BUMN baru. Saya kira BUMN keuangan lah, bukan BUMN baru," kata Dahlan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/1).
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan setuju jika tujuh persen saham Newmont yang rencananya akan dibeli pemerintah diserahkan kepada BUMN.
Menurut Hatta, pembelian tujuh persen saham Newmont bisa saja dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, kemudian diserahkan kepada BUMN, artinya PIP hanya menjadi 'jembatan' dalam proses pembelian itu. (chi/jpnn)
Dahlan mengaku belum bisa memutuskan perusahaan yang akan ditunjuk untuk mengelola saham perusahaan tambang emas itu. Makanya, untuk memutuskan pengelolaannya, ia perlu petunjuk dari Agus.
Namun mantan Direktur Utama PLN ini menolak pengelolaan saham ini Newmont diserahkan perusahaan BUMN yang baru dibentuk. Kata dia, untuk mengelola saham 7 persen ini sebaiknya langsung diserahkan saja pada BUMN yang bergerak bidang keuangan.
"Menurut saya tidak perlu dibuat BUMN baru. Saya kira BUMN keuangan lah, bukan BUMN baru," kata Dahlan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/1).
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan setuju jika tujuh persen saham Newmont yang rencananya akan dibeli pemerintah diserahkan kepada BUMN.
Menurut Hatta, pembelian tujuh persen saham Newmont bisa saja dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, kemudian diserahkan kepada BUMN, artinya PIP hanya menjadi 'jembatan' dalam proses pembelian itu. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kartu Baru Jamkesmas, Cegah Double Klaim
Redaktur : Tim Redaksi