jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tak keberatan bila Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegur PT Garuda Indonesia.
Teguran itu terkait berakhirnya kontrak kerjasama Garuda Indonesia dengan PT Angkasa Pura I dan II pada 30 September 2014, mengenai penyatuan pembayaran pajak bandara dalam tiket pesawat. "Ya tegur saja, kalau mau ditegur," ucap Dahlan saat ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
BACA JUGA: Bulog Serap Beras Petani Jatim 725 Ribu Ton
Hanya saja, Dahlan menilai teguran itu tidak adil. Menurutnya kalau Kemenhub ingin menegur Garuda, harusnya maskapai lain yang belum pernah menerapkan penyatuan pajak bandara dalam tiket pesawat juga ditegur.
Terlebih, kebijakan itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan awal September lalu. Bahwa seluruh maskapai harus menyatukan pajak bandara dalam tiket pesawat.
BACA JUGA: Bulog Serap Beras Petani 70 Persen
"Mereka (maskapai penerbangan lain-red) tidak dikenakan sanksi. Garuda sudah menerapkan itu, tapi kenapa yang lain (maskapai lain yang belum terapkan penyatuan pajak bandara-red) tidak ditegur," ulas mantan Dirut PLN ini.
Kemarin, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Djoko Murjatmodjo mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari PT Garuda Indonesia terkait berakhirnya kontrak dengan Angkasa Pura (AP) I dan II mengenai penyatuan pembayaran pajak bandara dalam tiket pada 30 September 2014. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Sistem Logistik Dongkrak Harga Ikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi