"Besok (hari ini, Red) saya menyerahkan nama-nama yang tersisa dan peristiwanya. Itu nanti secara tertulis saja kepada BK. Saya tidak gentar," ujar Dahlan seusai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Brantas Abipraya (Persero), Jakarta, Selasa (6/11).
Dia menuturkan, nama oknum DPR pemeras BUMN yang akan disampaikan hari ini tidak termasuk dua nama yang diungkapkan sebelumnya. Dia memastikan tidak akan memakai inisial dalam daftar yang diberikan ke BK.
"Tidak pakai inisial. Nama lengkap dan modusnya kami serahkan. Waktu kemarin (Senin) juga tidak pakai inisial kok," tegasnya.
Soal hanya dua nama yang diungkapkan sebelumnya, Dahlan punya alasan. Dia berharap dua nama itu menjadi pemancing untuk mengungkap oknum DPR lainnya. "Kami baru sampaikan dua itu sebagai pemancing saja. Gambaran saya, dengan mengungkap dua nama itu, yang lain akan ketemu sendiri kalau memang BK ingin menelusuri," ungkapnya.
Dahlan menegaskan bahwa tidak ada intervensi kepada dirinya untuk mengungkap nama-nama oknum DPR tersebut. "Sama sekali tidak ada intervensi. Bahkan, badan kehormatan meminta lebih lanjut daftar nama-nama lain yang terindikasi meminta upeti. BK minta itu dilengkapi," ujarnya.
Terkait dengan maraknya kasus itu, Dahlan menginstruksi jajaran BUMN untuk melaporkan bila ada indikasi pemerasan. "Saya minta direksi BUMN blak-blakan saja. Jangan takut melaporkan jika ada yang berupaya memeras perusahaan," tegasnya.
Sebelumnya, anggota BK DPR Usman Ja'far membenarkan bahwa dua nama yang dilaporkan Dahlan adalah anggota komisi XI dari Fraksi PDIP Sumaryoto dan anggota komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena. Sumaryoto diduga meminta upeti dari PT Merpati Nusantara Airlines, sedangkan Idris Laena diduga memeras PT Garam dan PT PAL.
Ketua BK DPR M. Prakosa menyatakan, pihaknya menunggu Dahlan menyerahkan sisa nama-nama yang diduga memeras BUMN. Sebab, sebelumnya Dahlan menyatakan mengantongi 10 nama oknum DPR pemeras BUMN. "Kami siap menerima laporan yang lebih rinci," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menegaskan, partainya menghormati asas praduga tak bersalah atas diri Sumaryoto. Bahkan, dia mempersilakan kalau Sumaryoto ingin melakukan upaya hukum. "Silakan saja kalau ingin mengajukan ke ranah hukum. Kami akan mendorong atau mem-back up hal tersebut," kata Puan.
Sementara itu, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada BK DPR terkait nama salah seorang kader partainya yang ikut disebut Dahlan. "Kami serahkan sepenuhnya kepada BK untuk memprosesnya sesuai hukum acara di BK DPR. Golkar tidak akan mengintervensi," tegas Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari.
Dia menyatakan, BK memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan kode etik DPR terhadap yang bersangkutan sebagai anggota dewan. "Hanya, BK juga tetap harus transparan dan fair," ujarnya.
Wakil ketua MPR itu mengingatkan, BK DPR harus menggali keterangan lebih dalam. Baik dari Dahlan Iskan maupun dari dua anggota DPR yang disebut meminta upeti kepada BUMN tersebut. "Yang pasti, kami mendukung. Siapa pun yang bersungguh-sungguh mau membongkar korupsi, kongkalikong, patgulipat keuangan negara, harus kita dukung," tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, upaya Dahlan hingga datang memenuhi pemanggilan BK itu bukanlah pencitraan. "Ini bukan persoalan main-main lho, bukan masalah pencitraan. Ini BUMN yang dijadikan sapi perah," ungkapnya.
Dia berharap Dahlan serius mengungkap kasus pemerasan secara tuntas. Yaitu, mengungkapkannya hingga ke penegak hukum. Tidak boleh berhenti hanya di DPR.
Menurut Hidayat, Dahlan juga harus mengungkap pemerasan yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN. Termasuk, pihak penyuap dari BUMN yang bersangkutan. "Kongkalikong ini harus kita berantas tuntas," tegasnya. (wir/pri/dyn/c5/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nurhayati Beber Kode Permainan DPID Lagi
Redaktur : Tim Redaksi