"Sekarang tujuan saya tercapai. Saya dengar dari teman-teman direksi BUMN, nggak ada pihak-pihak yang ganggu-ganggu lagi. Saya nggak pernah dengar itu lagi," ucap Dahlan sambil menyetir mobil listrik Ravi dari Bandara Juanda menuju Empire Palace di pusat Kota Surabaya kemarin. Ravi adalah mobil listrik yang dibuat di Gresik, Jatim, dan kemarin diuji coba Dahlan.
Karena nama-nama itu sudah diserahkan, Dahlan juga pasrah saja kepada BK DPR, apakah mau menindaklanjuti atau tidak. "Terserah mereka saja itu," katanya. Dia juga kembali menegaskan bahwa posisinya bukan pelapor. Melainkan, dia diminta untuk menyetorkan nama sejumlah anggota dewan yang diduga main peras terhadap BUMN. Selain itu, upaya Dahlan tersebut bukan dalam rangka mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.
Dahlan meyakinkan bahwa yang disetorkan tersebut sudah cukup. Terserah BK mau menindaklanjuti seperti apa. "Tapi, ibaratnya begini, kalau saya jadi ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), sudah cukup bagi saya menjatuhkan sanksi bagi wartawan yang nggak benar," terang dia. Namun, bila DPR menganggap apa yang dipaparkannya itu bohong, dia meminta hal tersebut diselesaikan secara hukum. "Dilaporkan saja kan selesai," terangnya.
Menurut dia, yang dilakukannya tersebut adalah bagian dari membersihkan korupsi di negeri ini. Sebab, bila BUMN bersih dari korupsi, setidaknya dia telah membantu membersihkan seperlima korupsi yang terjadi di Indonesia.
Sisanya, seperlima menjadi tugas Polri, seperlima lagi tugas menteri dalam negeri. Sebab, di level birokrasi juga banyak korupsi. "Dua perlima lagi korupsi ada di pengadilan dan sekitarnya," papar dia.
Dahlan mengungkapkan, di tahun pertama masa jabatannya, dirinya berfokus memperbaiki kinerja BUMN. "Saya minta mereka menaikkan pendapatan. Saya desak mereka," ujarnya. Pada tahun kedua ini, pihaknya berfokus memberantas korupsi dan praktik tak sehat lain.
Pada tahun berikutnya, Dahlan menjanjikan memperbaiki tender di BUMN. Sebab, jumlah tender di BUMN mencapai puluhan ribu. Khusus PLN yang pernah dia pimpin saja, jumlah tender mencapai 10 ribu.
Perbaikan itu, terang dia, lebih difokuskan pada dokumen tender. "Jangan sampai tender itu mengarah-arahkan begini-begini atau mengarahkan harus begitu-begitu," tutur dia. Dokumen tender harus benar-benar tak membela kepentingan siapa pun. Baru selanjutnya, dia membenahi proses tender melalui e-procurement.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP Maruarar Sirait mendukung langkah Dahlan. "Langkah tersebut sangat penting untuk mewujudkan good governance," kata dia dalam acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih dan seminar kebangsaan di Empire Palace Surabaya kemarin.
Dia berjanji, bila ada oknum anggota DPR dari FPDIP yang terlibat pemerasan terhadap BUMN, pihaknya akan menjatuhkan sanksi yang setimpal. "Tidak boleh ada main-main dan toleransi untuk hal tersebut," ujarnya.
Untuk itu, di depan Dahlan yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut, Ara "panggilan akrab Maruarar Sirait" meminta proses itu tidak hanya berhenti di BK DPR.
"Sebaiknya juga langsung dilaporkan ke KPK. Kalau memang terbukti, partai tidak akan melindungi oknum anggotanya yang nakal," tegasnya.
Dahlan langsung menanggapi hal itu. Menurut dia, bola kini berada di tangan BK. "Saya sudah menyerahkan ke BK. Dengan bukti-bukti yang saya yakin bisa ditindaklanjuti oleh BK. Bila BK berpandangan lain, maka itu kewenangan BK sendiri," tutur mantan Dirut PLN tersebut. (git/ano/c11/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satu Hakim Tipikor Anggap Dhana Tak Terbukti Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi