jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pihaknya tidak pernah menginstruksikan massa untuk berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi (MK) di saat lembaga pimpinan Anwar Usman itu hendak memutuskan sidang sengketa hasil Pilpres.
"Kalau ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami," kata Dahnil kepada awak media, Selasa (25/6).
BACA JUGA: Ketua Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Aksi PA 212 di MK
Menurut dia, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah menginstruksikan kepada pendukung tidak berbondong-bondong ke MK.
Prabowo - Sandiaga meminta pendukung memercayakan proses sengketa hasil Pilpres, kepada tim kuasa hukum paslon 02.
BACA JUGA: Perkiraan Jumlah Massa Aksi PA 212 di MK 26 – 28 Juni
BACA JUGA: Pak Prabowo dan Bang Sandi Sudah Pasrah, Pendukung Tidak Perlu ke MK
Namun, ucap Dahnil, BPN tidak punya hak menghalangi massa yang berencana menggelar aksi di MK, pada 28 Juni 2019. Aksi merupakan hak konstitusional yang bisa diperoleh Warga Negara Indonesia (WNI).
BACA JUGA: Kubu Prabowo: Kami Siap Terima Putusan MK!
"Kami enggak punya kuasa melarang hak konstitusional warga negara. Jadi, yang jelas instruksi dan permintaan Prabowo dan BPN terang (tidak berbondong-bondong ke MK)," ungkap dia.
Dahnil mengatakan, pasangan capres dan cawapres Prabowo - Sandiaga menghormati MK. Apa pun hasil sidang, kata Dahnil, paslon nomor urut 02 akan menerimanya.
"Seperti kata Pak Prabowo, apa pun hasilnya, kami menghormati keputusan konstitusional, masyarakat sudah tahu mana yang legitimasi dan mana yang tidak legitimasi," ucap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Tak Akan Hadiri Pembacaan Putusan di MK, Konon Begini Rencananya
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan