jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berani jujur soal data ketersediaan beras nasional saat ini. Ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu menuding Jokowi membiarkan perbedaan data perberasan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian demi mengaburkan fakta sesungguhnya.
"Banyak kebijakan negara yang keliru dan salah arah, bukan hanya terkait pasokan beras, termasuk data lain. Dibiarkan sejak lama karena ada keuntungan dalam carut marut data tersebut, ada potensi perburuan rente di tengah data tersebut,” kata Dahnil saat dihubungi, Senin (29/10).
BACA JUGA: Respons Megawati soal Politikus Sontoloyo versi Jokowi
Sebelumnya BPS merilis data surplus produksi beras 2018 berada di angka 2,8 juta ton. Sedangkan Kementan menyebut surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton.
Hitungan Kementan didasari produksi gabah 2018 sebesar 80 juta ton atau setara 46,5 juta ton beras. Sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.
BACA JUGA: Respons Presiden Jokowi soal Insiden Lion Air JT 610
Sementara anggota Komisi IV DPR Mahfuz Sidik mengakui perbedaan data produksi beras telah berlangsung lama. Menurutnya, keputusan pemerintah mengalihkan tugas pendataan produksi beras ke BPS bersama pihak terkait lainnya bisa menjadi solusi untuk mengakhiri perbedaan data tersebut.
Mahfuz meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pihak-pihak terkait yang mengeluarkan data perberasan. Menurutnya, data soal beras tak bisa hanya ditangani satu kementerian saja.
BACA JUGA: Mentan Amran Dampingi Jokowi Lepas Kirab Santri di Sidoarjo
“Karena alih fungsi lahan juga mempengaruhi hasil produksi. Dan ahli fungsi lainnya menjadi wilayah kementerian lain dan juga kewenangan daerah," pungkas dia.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Lepas 1 Juta Kirab Santri di Sidoarjo
Redaktur : Tim Redaksi