JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai beredarnya draft Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Anas Urbaningrum, bukanlah kebocoran akibat kelalaian.
"Tapi pembocoran yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu bekerjasama dengan orang internal KPK. Motivasi dan tujuannya jelas untuk kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/2) malam.
Menurutnya, indikasi pembocoran sangat jelas terlihat. Karena di samping peristiwa ini pertama kali terjadi dalam sejarah KPK, juga berjalan pararel dengan ketegangan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum.
Namun begitu siapa pihak yang sengaja membocorkannya, menurut Hendardi ada tiga kemungkinan. "Jika mengikuti logika linier dengan asumsi ketegangan antara Anas dan SBY, maka pihak pembocor adalah pihak yang melakukan operasi politik di kubu SBY. Pesan politiknya untuk menekan KPK memercepat penetapan Anas sebagai tersangka," nilainya.
Artinya, dengan beredarnya Sprindik, KPK dipaksa segera menetapkan Anas menjadi tersangka untuk kemudian dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Umum.
"Tapi kalau mengikuti pemahaman kebalikan, memang pihak pembocor bisa saja datang dari kubu Anas. Pesan politiknya memerlemah integritas SBY sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang memanfaatakan KPK sebagai instrumentasi politik," duganya.
Dengan pemahaman ini, posisi SBY jelas menjadi tertuduh atas penyebaran Sprindik. Tujuannya, menegaskan jika Anas ditetapkan sebagai tersangka, memerlihatkan penetapan bukan atas fakta hukum, tapi karena desakan SBY.
"Dengan demikian, penetapan Anas sebagai tersangka semata adalah manuver politik kubu SBY yang menggunakan KPK sebagai alat politik untuk memenuhi hasrat yang tertunda, menguasai Demokrat dari kubu Anas," katanya.
Kemungkinan lain, pembocor Sprindik menurut Hendardi dapat saja dilakukan aktor di luar kubu Anas dan SBY, yang menghendaki kehancuran Demokrat dan citra diri SBY.
Namun demikian, siapa pun aktor pembocor draft sprindik, yang pasti mata dan telinga publik menyaksikan, seolah-olah kubu SBY secara membabi buta menguasai Demokrat dengan mengorbankan integritas dan independensi KPK.
"Di sinilah relevansi mengapa pihak Istana merasa tidak nyaman. Sulit disangkal bahwa peristiwa ini merupakan kesengajaan dan operasi politik pihak tertentu. Apalagi pembocoran ini pararel dengan langkah-langkah penyelamatan Partai Demokrat," katanya.
Oleh karena itu, KPK menurut Hendardi perlu diapresiasi atas sikap segera melakukan investigasi internal.
"Tapi mengingat kualitas kasus pembocoran yang melibatkan aktor-aktor tingkat tinggi, tidak cukup hanya tim internal KPK yang melakukan investigasi. Komite Etik Ad Hoc perlu dipertimbangkan, demi memulihkan kepercayaan publik pada KPK," ujarnnya.
Langkah ini diperlukan, karena jika hasil investigasi nantinya tidak kredibel, hanya akan memerlemah KPK secara sistematis dan berkepanjangan akibat kehilangan kepercayaan dari publik.(gir/jpnn)
"Tapi pembocoran yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu bekerjasama dengan orang internal KPK. Motivasi dan tujuannya jelas untuk kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/2) malam.
Menurutnya, indikasi pembocoran sangat jelas terlihat. Karena di samping peristiwa ini pertama kali terjadi dalam sejarah KPK, juga berjalan pararel dengan ketegangan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum.
Namun begitu siapa pihak yang sengaja membocorkannya, menurut Hendardi ada tiga kemungkinan. "Jika mengikuti logika linier dengan asumsi ketegangan antara Anas dan SBY, maka pihak pembocor adalah pihak yang melakukan operasi politik di kubu SBY. Pesan politiknya untuk menekan KPK memercepat penetapan Anas sebagai tersangka," nilainya.
Artinya, dengan beredarnya Sprindik, KPK dipaksa segera menetapkan Anas menjadi tersangka untuk kemudian dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Umum.
"Tapi kalau mengikuti pemahaman kebalikan, memang pihak pembocor bisa saja datang dari kubu Anas. Pesan politiknya memerlemah integritas SBY sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang memanfaatakan KPK sebagai instrumentasi politik," duganya.
Dengan pemahaman ini, posisi SBY jelas menjadi tertuduh atas penyebaran Sprindik. Tujuannya, menegaskan jika Anas ditetapkan sebagai tersangka, memerlihatkan penetapan bukan atas fakta hukum, tapi karena desakan SBY.
"Dengan demikian, penetapan Anas sebagai tersangka semata adalah manuver politik kubu SBY yang menggunakan KPK sebagai alat politik untuk memenuhi hasrat yang tertunda, menguasai Demokrat dari kubu Anas," katanya.
Kemungkinan lain, pembocor Sprindik menurut Hendardi dapat saja dilakukan aktor di luar kubu Anas dan SBY, yang menghendaki kehancuran Demokrat dan citra diri SBY.
Namun demikian, siapa pun aktor pembocor draft sprindik, yang pasti mata dan telinga publik menyaksikan, seolah-olah kubu SBY secara membabi buta menguasai Demokrat dengan mengorbankan integritas dan independensi KPK.
"Di sinilah relevansi mengapa pihak Istana merasa tidak nyaman. Sulit disangkal bahwa peristiwa ini merupakan kesengajaan dan operasi politik pihak tertentu. Apalagi pembocoran ini pararel dengan langkah-langkah penyelamatan Partai Demokrat," katanya.
Oleh karena itu, KPK menurut Hendardi perlu diapresiasi atas sikap segera melakukan investigasi internal.
"Tapi mengingat kualitas kasus pembocoran yang melibatkan aktor-aktor tingkat tinggi, tidak cukup hanya tim internal KPK yang melakukan investigasi. Komite Etik Ad Hoc perlu dipertimbangkan, demi memulihkan kepercayaan publik pada KPK," ujarnnya.
Langkah ini diperlukan, karena jika hasil investigasi nantinya tidak kredibel, hanya akan memerlemah KPK secara sistematis dan berkepanjangan akibat kehilangan kepercayaan dari publik.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Minta Menteri Lebih Transparan
Redaktur : Tim Redaksi