jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengungkap pentingnya pendirian museum agraria sebagai ba?gian ikhtiar guna mendukung pelaksanaan reforma agraria dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Dalu Agung menjelaskan berdasarkan kondisi sejarah kelembagaan dan kebijakan agraria dari masa pra-kemerdekaan sampai pascareformasi, terlihat adanya perubahan yang sangat dinamis sehingga diperlukan suatu upaya agar hal tersebut dapat terdokumentasi dengan baik.
BACA JUGA: Dalu Agung Darmawan Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude
“Salah satunya berupa pendirian museum agraria,” kata Dalu Agung dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (3/10).
Dirjen yang pekan lalu menjalani sidang promosi doktor di SB-IPB University dan lulus dengan predikat cum laude, menyebut keberadaan museum agraria akan mempermudah para pelaku reforma agraria melihat kembali lintasan sejarah yang selama ini belum terekam dengan baik secara terpadu.
BACA JUGA: Febri Diansyah Buka-bukaan Seusai Diperiksa KPK, Ternyata
“Proses penilikan sejarah tersebut tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk secara lebih cermat dalam menentukan kebijakan agraria,” tuturnya.
Dalu Agung menyebut keberadaan museum agraria juga bakal membantu para generasi muda untuk belajar secara lebih nyata mengenai perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu.
BACA JUGA: RUU ASN Disahkan, Perjuangan Honorer Belum Selesai, Tunggu PP, DPR RI: Kami Kawal!
Dia juga menyinggung dari hasil penelitian untuk disertasinya menunjukkan bahwa trayektori sejarah dinamika kelembagaan agraria telah panjang membentang sejak Republik Indonesia berdiri.
Walakin, tiap periode zaman dan pemerintahan memiliki tantangan politik dan masalah agraria yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan kebijakan dan terobosan yang berbeda pula.
“Selalu tersisa gap antara niat ideal dan praktik implementasinya. Di antara faktor penentu utamanya adalah jenis kepemimpinan dan political will dari pemerintah,” ucap Dalu Agung.
Oleh karena itu, dia menilai selain konsep dan desain perencanaan pembangunan dan program-program nasional agraria yang baik, diperlukan suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dalam pemilihan pemimpin politik yang selaras dengan kebutuhan dan kewenangan kelembagaan yang diperlukan.
“Bukan semata pertimbangan politik pragmatis kekuasaan,' ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa dorongan dari kekuatan kelompok penekan, baik jaringan media, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi penting dilakukan lebih signifikan dengan menjadi mitra kritis pemerintah.
"Tujuannya untuk memastikan political will pemerintah makin kuat dalam menjalankan mandat konstitusinya, khususnya dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang," ucap Dalu Agung.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam