jpnn.com - JAKARTA - Permasalah ekonomi kian memburuk. Selain daya beli melemah, gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) disebut-sebut telah terjadi. Partai Perindo pun menyikapi perkembangan permasalahan ini.
Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu mengumpulkan beberapa pakar ekonomi. Mereka di antaranya adalah Anggito Abimanyu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Brawijaya Candra Fajri Ananda.
BACA JUGA: Ini Target Pemerintah di Sektor Ekonomi Kreatif
Ada juga Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (INDEF) Enny Sri Hartati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Wihana Kirana Jaya.
Tak ketinggalan ekonom Bramantyo Djohanputro, Didik J Rachbini dan H.S Dillon juga turut hadir.
BACA JUGA: Gara-gara Ini, Menko Rizal Kecewa Sama SKK Migas
“Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan resep tradisional menghadapi situasi sekarang ini," ujar Ari Kuncoro dalam acara tersebut.
Dia meminta pemerintah menstabilkan inflasi, memberikan proteksi perlindungan kepada golongan menengah ke bawah, dan meredam gelombang PHK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Rupiah Menguat, Anak Buah Mega Tetap Kritis Terhadap BI
Jika tiga hal tersebut dilakukan dan dalam waktu tiga bulan menunjukkan indikasi pertumbuhan maka masih ada harapan untuk kembali mengerakan roda perekonomian negara.
Sementara Anggito Abimanyu menyoroti pentingnya kualitas birokrasi. Menurutnya, saat ini birokrasi rentan dengan conflict of interest. “Apa yang terjadi sekarang rangkap semua. Gimana mau reform?" tuturnya.
Birokrasi yang buruk juga terlihat dari rasio pajak Indonesia yang justru semakin menurun. Anggito membandingkan tax ratio di tahun 2000 yang sebesar 12 persen, namun kini malah menjadi sekitar 11 persen.
Sedangkan H.S Dillon menekankan pada pemberantasan korupsi. Caranya adalah dengan cleaning the cleanser. Pembersihan yang dimaksud tersebut adalah membersihkan institusi kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya dari oknum-oknum yang korup.
Sementara itu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, permasalahan ekonomi saat ini harus diselesaikan bersama-sama. “
Ini menjadi masalah serius milik kita bersama dan menjadi masalah kita bersama karena Indonesia milik semua. Kita tidak ingin melihat Indonesia terpuruk lebih lama,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini yang dihadapi Indonesia bukan krisis keuangan, tetapi krisis ekonomi yang sangat struktural.
Semua pihak kena dari atas sampai bawah. "Yang bawah lebih cepat kenanya karena dengan dollar yang tinggi, yang kita makan pun kita impor, jadi mereka kena dampaknya duluan,” tegasnya.
Dia menambahkan kalau sampai 2016 masih berlanjut bahkan lebih buruk kita tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi bangsa kita tahun depan.
Kumpul-kumpul tersebut akhirnya menelurkan 12 poin rekomendasi untuk pemerintah dalam menghadapi kondisi perekonomian saat yang kian sulit. Berikut ini adalah rekomendasinya:
1. Pemerintah perlu meningkatkan sinkronisasi otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan masuknya devisa hasil ekspor.
2. Kondisi saat ini gawat darurat. Kualitas birokrat harus diperbaiki agar kebijakannya bisa berjalan.
3. Paradigma tentang pembangunan dan pemeritahan harus diubah dengan lebih fokus ke sektor rill dengan kebijakan fiskal yang tepat, investasi, inovasi, engagement di semua aspek.
4. Meminta jajaran pemerintah untuk membangun iklim ekonomi dan politik, sensitifitas dan situasi relasi politik yang kondusif.
5. Penyerapan anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi indonesia.
6. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mendukung industri dalam negeri sehingga iklim investasi kembali kondusif.
7. Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan sumber pembiayaan dan bahan baku dalam negeri sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal.
8. Pemerintah segera memprioritaskan pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pasar, modal, pelatihan, dan juga perlindungan khusus untuk memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat.
9. Memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
10. Mendesak pemerintah merealisasikan politik pertanian masa depan lebih baik, melalui keberpihakan kepemilikan lahan sendiri oleh petani, akses model murah, proteksi hasil-hasil pertanian termasuk politik anggaran yang terus berpihak pada kesejahteraan petani.
11. Menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap terjaga dan meningkat.
12. Mengoptimalkan kinerja BUMN untuk mengerjakan proyek yang feasible untuk meningkatkan pendapatan negara agar dapat mengurangi ketergantungan pendapatan dari pajak.
(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Turunkan Bunga KUR, Ini Nilainya
Redaktur : Tim Redaksi