AMBON - Perjuangan memperoleh dana bagi hasil 10 persen dari pengelolaan ladang migas blok Masela terkesan stagnan. Hampir pasti peluang mendapatkannya pun sangat tipis. Pemda Maluku disarankan robah strategi dengan menggerakan kekuatan sipil. Selain merobah strategi perjuangan, Direktur PT Maluku Energi Samuel Samson maupun komposisi direksinya harus diganti. Gubernur Maluku mesti memberikan pertanggungjawaban ke publik sejauh mana fee tersebut diperjuangkan.
Menurut Direktur Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R Talaohu, fee pengelolaan blok Masela relatif sulit diperoleh. Kementrian ESDM RI menilai Pemda Maluku tidak memiliki komitmen yang jelas dan inkonsistensi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun MOERI, Tammat mensinyalir, perjuangan fee mandek karena dana puluhan miliar rupiah dari mitra pemda yakni Marsela group diduga kuat tidak digunakan memperjuangkan fee secara maksimal. "Malah lebih banyak masuk ke kantong pribadi, atau habis terbuang buat jalan-jalan," katanya kepada Ambon Ekspres (JPNN Group).
Parahnya, Pemda juga tidak komitmen, karena bisa dipengaruhi pihak PT Pertamina bernegoisasi untuk kepentingan BUMN migas itu. Komitmen dengan pihak Marsela group dilupakan. Padahal dana perjuangan puluhan miliar sudah digelontorkan mitra bisnis pemda itu.
Marsela Group diketahui merupakan mitra bisnis Pemda Maluku terkait dana Rp 14 triliun yang harus disediakan oleh PT Maluku Energi yang dipimpin Samuel Samson guna pengelolaan fee 10 persen di blok Masela. Dana tersebut siap diberikan oleh group, bahkan proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait turut dibiayai.
Menurut Talaohu besarnya dana untuk negosiasi dan biaya perjalanan telah mencapai puluhan miliar dikeluarkan Marsela Group. Tetapi nyatanya perjuangan fee tersebut tumpul. Pemda Maluku terkesan tidak serius dengan Marsela group. (TIA)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petugas KSDA Amankan Orang Utan
Redaktur : Tim Redaksi