JAKARTA – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I/2012 ditengarai sudah mengalami kebocoran paling sedikit 10 persen. Kebocoran ini diduga terjadi di seluruh kabupaten/kota karena adanya permintaan setoran yang dilakukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) atau KKKM (Kelompok Kerja Kepala Madrasah).
Hasil investigasi oleh GGW (Garut Government Watch), KMRT (Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) menemukan bahwa kepala sekolah atau kepala madrasah diminta menyetor dana BOS berkisar rata-rata antara Rp 5 ribu sampai Rp 15 ribu per murid per bulan.
“Jika sekolah menyetor dengan nilai terendah maka hal tersebut berarti sama dengan 10 persen dari total dana BOS yang berhak diterima seorang murid SD selama sebulan. Persentase ini meningkat manakala jumlah setoran tersebut lebih dari Rp 5 ribu/murid/bulan. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri A A kepada JPNN di Jakarta, Rabu (15/2).
Menurut Febri, setoran itu dilakukan oleh kepala sekolah dalam pertemuan rutin bulanan di UPTD kecamatan atau pertemuan rutin KKKM untuk kepala madrasah. Pembayaran bisa dalam bentuk tunai, pemotongan gaji kepala sekolah di UPT kecamatan dan kemudian dibayar dengan dana BOS, mark up harga pengadaan barang dan jasa sekolah atau kegiatan lain yang wajib dibayar oleh pihak sekolah.
“Berdasarkan pengakuan beberapa kepala sekolah penerima dana BOS di Garut dan Tasikmalaya, mereka diminta untuk memberikan sumbangan,” katanya.
Sumbangan yang dimaksud berupa iuran KKKS atau gugus, dana taktis materai, bangunan kantor dan operasional UPTD kecamatan, gedung olah raga PGRI, akreditasi, pemeriksaan atau jamuan tamu, transportasi pejabata UPTD, dan infaq dana sosial. Padahal pungutan ini dilarang dalam juknis dana BOS. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APTISI Tolak Publikasi Karya Ilmiah Syarat Kelulusan
Redaktur : Tim Redaksi