jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku miris karena dana desa kerap dikorupsi sehingga manfaat anggaran itu tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi kasus korupsi dana desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten senilai Rp 925 juta. Oleh terdakwa Aklani, yang yang diperolehnya dari proyek fiktif selama 2020 dipakai untuk karaoke dan hiburan malam bersama para staf.
BACA JUGA: Terima Uang Korupsi BTS Rp40 M, Anggota BPK Achsanul Qosasi Ditetapkan Tersangka
Sahroni mengatakan program dana desa sebetulnya sangat bagus dan salah satu wujud konkret dari desentralisasi fiskal pada tingkat pemerintahan terkecil yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Namun, dia mengakui tidak mudah melakukan pengawasannya terhadap penggunaan dana itu karena ada lebih dari 70.000 desa yang menerima anggaran tersebut.
BACA JUGA: Pernyataan Jimly soal Putusan MKMK Ngeri-Ngeri Sedap
"Untuk itu, semua lembaga harus saling bahu-membahu memberikan pengawasan dan pencegahan yang maksimal. Jangan sampai ada lagi raja-raja kecil yang merampas hak masyarakat," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/11).
Politikus NasDem itu mengatakan pengawasan, pencegahan, dan pendampingan yang in?tensif menjadi kunci dalam memaksimalkan penggunaan dana desa.
BACA JUGA: Perampok yang Beraksi di Ponorogo Seorang Wanita, Begini Kejadiannya
Hal itu suarakan Sahroni semata-mata agar manfaat dari dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal sebagaimana mestinya.
"Jadi, jangan hanya memantau dari jauh, semua lembaga harus terjun langsung membantu mengawasi dan mendampingi tiap desa di wilayahnya. Mau itu KPK, kepolisian, kejaksaan, semua harus ambil peran," ujar Sahroni.
Selain itu, dia juga mendorong masyarakat proaktif untuk melaporkan kalau ada dugaan penyelewengan dalam penggunaan dana desa.
"Karena jika dikawal penggunaannya, saya yakin uang sebesar itu bisa memakmurkan desa," tuturnya.
Sahroni juga berpesan kepada seluruh kepala desa yang tengah menjabat agar amanah dalam menjaga dan menyalurkan dana yang telah diberikan pemerintah.
"Jangan ada lagi kepala desa yang coba-coba seperti ini (korupsi, red), pasti ketahuan dan diproses. Namun, saya yakin ini hanya oknum, masih banyak kepala desa yang amanah," pungkas Sahroni.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam