jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan mulai 2020 dana desa tidak lagi mengendap di kabupaten melainkan langsung ke rekening desa. "Untuk administrasi masih melalui kabupaten," ujar Halim di Jakarta, Jumat (31/1).
Hal itu dilakukan guna percepatan penyaluran dana desa. Selama ini, ada saja kendala seperti dana yang mengendap di kabupaten dan berdampak pada pembangunan di desa.
BACA JUGA: Menteri Halim Sambut Positif Percepatan Pencairan Dana Desa
Mulai 2020 juga, lanjut dia, skema penyaluran dana desa pun berubah yakni 40 persen tahap pertama dan kedua, dan 20 persen tahap ketiga.
"Kalau sebelumnya kan 20 persen pada tahap pertama, baru kemudian 40 persen masing-masing pada tahap kedua dan ketiga," kata Halim.
BACA JUGA: Penyaluran Dana ke 56 Desa Fiktif Telah Disetop Pemerintah
Menurut dia, jika penyaluran dana desa 40 persen pada tahap akhir membuat kepala desa mengalami kesulitan dalam membangun.
Saat ini, lanjut Halim, dana desa mulai disalurkan ke masing-masing desa. Meski demikian, ia belum dapat merinci berapa persen dana desa yang sudah tersalurkan.
BACA JUGA: Benarkah WNI yang Dievakuasi dari Wuhan Dikarantina RS Terapung TNI?
Halim mengklaim dana desa terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. Data kemiskinan di desa pada September 2015 sebanyak 14,5 persen, dan pada September 2018 turun menjadi 13,10 persen.
"Turunnya hanya satu persen, karena di desa kita juga mengalami masalah sumber daya manusia. Ini yang harus kita tingkatkan," kata politikus PKB ini.
Selain itu, gini rasio di desa juga mengalami penurunan. Sedangkan pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pembangunan di desa turut melibatkan masyarakat.
"Ke depan, kami berharap manfaat dana desa ini akan semakin dirasakan masyarakat desa," ujar Halim. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan