Dana itu akan diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) Rp 46.391.000.000 dan untuk kelompok ormas Rp 87.059.000.000. Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meninjau ulang anggaran bantuan kepada partai politik yang mencapai Rp 980.000.000. Sebab, alokasi itu dianggap tidak tepat sasaran.
Apalagi, angka itu tidak akurat sesuai formulasi perhitungan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009. Ketua KNPI Kota Bekasi Nuryadi Darmawan mengaku tidak heran kalau penetapan APBD 2012 Kota Bekasi bermasalah.
"Memang hampir setiap tahun alokasi anggaran APBD Kota Bekasi menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat. Karena alokasi anggaran banyak yang aneh," terangnya kepada INDOPOS (JPNN Grup). Semestinya, anggaran infrastruktur jalan dan peningkatan pendidikan diutamakan bukan anggaran bidang lain.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Sudirman mengatakan sudah mengevaluasi sejumlah revisi APBD 2012 yang diminta Pemprov Jawa Barat. Ada beberapa item yang akan dipertanyakan kepada eksekutif. "Kami akan rapat Badan Anggaran untuk meninjau kembali revisi APBD 2012," terang politisi PDIP ini.
Terpisah, Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat dihubungi menjelaskan, revisi itu hanya untuk menyesuaikan saja. Tidak ada yang bermasalah dalam APBD Kota Bekasi 2012. "Kami hanya diminta menyesuaikan beberapa anggaran saja," tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foke Dituding Kibuli Pengusaha Warteg
Redaktur : Tim Redaksi