Dana Otsus Capai Rp 28,8 Triliun, Rakyat Papua Masih Melarat

Jumat, 20 Januari 2012 – 08:03 WIB

TIMIKA – Anggota DPRD Mimika, Provinsi Papua, Elminus Mom mempertanyakan triliunan rupiah dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah digelontorkan Pemerintah Pusat ke seluruh Papua. Menurutnya, dana yang dibelanjakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua belum terlihat. Khusus dana Otsus Mimika tahun 2012 sudah mencapai Rp 58 miliar namun, realisasi dana itu tidak memberikan manfaat yang nyata.

Elminus Mom mengungkapkan total dana Otsus yang diserahkan Pusat ke Provinsi Papua sejak 2002 sampai 2010,  sudah mencapai Rp 28,8 triliun. “Kalau kita lihat, total dana yang sudah sampai di Papua, yang sudah direalisir dari tahun 2002 sampai 2010 itu Rp 28,8 triliun. Tetapi ke mana uang itu. Mungkin sebaiknya berikan saja uang itu bagi masyarakat, karena kalau tidak diatur dengan baik, nanti yang untuk hanya kalangan tertentu dan masyarakat yang terus miskin,” kata Elminus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil  Ketua II DPRD Kabupaten Mimik, Karel Gwijangge. Ia sangat menyayangkan karena sampai saat ini masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika ini masih begitu-begitu saja.

“Sampai kapanpun jika Otsus ini tidak dikawal, maka dana yang sedemikian besar yang digelontorkan tidak akan pernah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti yang diharapkan,” kata Karel.

Hal ini menurutnya disebabkan, belum adanya perencanaan dan peraturan yang memadai terhadap penggunaan Dana Otsus tersebut, sehingga membuka peluang penyimpangan. "Dari aspek perencanaannya, saya melihat penggunaan Dana Otsus belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai, “ katanya lagi.

Ia juga menyoroti soal dana Otsus yang dilekatkan dengan APBD murni yang dari tahun ke tahun masih tetap sama. Lanjut dia, Otsus untuk bidang pendidikan dan kesehatan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Seperti yang tertuang di dalam Undang-undang 21 Tahun 2001 menyebutkan 30 persen dari Dana Otsus harus untuk pendidikan untuk kesehatan. “Itu tidak  ada yang memenuhi seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, ya pantas indeksnya masih rendah," kata Karel. (jet/tri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPN dan Gubernur Tak Becus Urus Lahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler