jpnn.com, JAKARTA - Lanjut atau tidaknya dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua masih menuai pro kontra di masyarakat. Namun demikian, harus diakui otsus yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini memiliki dampak positif bagi Papua dan masih dibutuhkan keberlangsungannya.
Hal tersebut terungkap dalam Webinar bertajuk, "Otsus dan Pembangunan di Papua" yang berlangsung pada Kamis (24/12).
BACA JUGA: Revisi Otsus Diyakini Bisa Menyejahterakan Masyarakat Papua
Dalam diskusi ini, hadir sebagai pembicara yaitu Sekretaris Jenderal Presidium Papua Thaha Al Hamid, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Prof Hafid Abbas, Anggota DPD RI Asal Papua Barat Filep Wamafma, serta dua pengamat politik yakni Boni Hargens dan Arya Wishnuardi.
Sekretaris Jenderal Presidium Papua, Thaha Al Hamid mendukung keberlangsungan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Namun menurutnya, masih ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki agar Otsus efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat Papua.
BACA JUGA: Pelaksanaan Dana Otsus Papua Akan Berakhir 2021, Begini Saran Ketua BAKN DPR
"Kami juga apresiasi Negara yang menunjukkan sudah banyak uang ke papua. Tapi kenapa ada rakyat yang menjerit? Karena masih ada beberapa permasalahan," kata Al Hamid.
Menurut Hamid, dana Otsus harus ditransfer langsung ke daerah agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.
BACA JUGA: Perbaiki Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, BAKN Dukung Kelanjutan Dana Otsus Papua
"Otsus di Papua sebenarnya tidak ada problem, jalan saja. Segera jalan. Tapi ada beberapa perubahan. Sebaiknya dana itu ditransfer langsung ke kabupaten. Karena rakyat banyak di bawah. Jangan banyak disimpan di provinsi," ujarnya.
Ia mengakui, perlu juga kritik terhadap internal Papua sendiri dalam mengelola dana Otsus. Ia mengatakan, pejabat Papua sendiri seperti belum siap mengelola uang banyak.
"Papua sendiri tidak siap. Sehingga ketika lihat uang banyak, pejabatnya malah mau jalan-jalan ke Jawa, dan lain-lain," ujarnya.
Sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas jika ada penyelewengan dana Otsus. Dia meminta KPK untuk tidak perlu takut mengusut adanya dugaan korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
"KPK harus berani. Ngga perlu jadi sarjana untuk tahu korupsi di Papua," tegasnya.
Hamid juga mengimbau kepada sejumlah pihak yang menolak dana otsus untuk tidak emosional. Sebab, ada beberapa kabupaten baru di Papua yang belum memiliki pendapatan sendiri.
Sehingga kalau dana Otsus berhenti, maka pemerintahannya pun akan ikut berhenti.
"Otsus ini merupakan win-win solution dan ini adalah kesepakatan bersama. Mau tidak mau, suka tidak suka, jika ada kelemahan mari kita benahi. Hal lain yang harus dibicarakan adalah pengelolaan otonomi kedepannya," pungkasnya.
Hal senada disampaikan pengamat politik Boni Hargens. Menurutnya, otsus merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua.
"Otusus ini bukan masalah, tapi merupakan sebuah penyelesaian masalah. Yang harus dipersoalkan adalah yang selalu memprovokasi papua merdeka dan selalu memainkan isu HAM," ujarnya.
Pengamat lain, Arya Wishnuardi juga berpandangan Papua akan lebih maju jika otsus diperpanjang. "Tentu dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan," katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma meminta pemerintah untuk melibatkan tokoh adat dan agama dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
"Orang papua lebih percaya kepada toko adat, setelah itu agama dan terakhir baru percaya dengan pemerintah," ujarnya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil