MEDAN- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) baru menerima alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sebesar Rp60 miliar dari total keseluruhan yang diajukan senilai Rp121 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2012, dalam rangka Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013.
Dengan masih 50 persen dana hibah yang diterima KPU Sumut tersebut, bukan tidak mungkin akan berpotensi menghambat atau tertundanya tahapan pelaksanaan pesta rakyat Sumut lima tahuan tersebut. Akan menjadi lebih riskan, bila pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2012, dilakukan di atas bulan September 2012.
"Patut dikhawatirkan kelancaran pelaksanaan Pilgubsu dengan perbedaan yang sangat mencolok antara usulan KPUD Sumut sesuai dengan kebutuhan dengan yang sudah tercantum pada APBD. Ini harus menjadi perhatian serius," kata Anggota Komisi A DPRD Sumut Bustami, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan KPUD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, Senin (2/4).
Ditegaskannya, prosesi Pilgubsu menjadi perhatian serius seluruh pihak, karena masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni kepemimpinan Sumut lima tahun ke depan. Maka dari itu, untuk mencapai pelaksanaan dan hasil yang lebih maksimal, sebaiknya segera dilakukan pertemuan intensif antar pihak terkait untuk memaksimalkan penganggaran dan percepatan pengalokasiannya pada APBD.
"Dari Rp121 miliar, hanya dialokasikan Rp60 miliar. Sementara dalam P-APBD nanti masih belum bisa dipastikan kapan akan disahkan. Tentu harus ada solusinya dan saya mengusulkan agar hal ini dibicarakan dengan pihak terkait dan membahas secara rinci mengenai anggaran ini yang saya dengar bahkan totalnya hingga Rp496 miliar. Masih sangat besar defisitnya jadi perlu pembahasan lebih rinci," lanjut politisi PPP ini.
Anggota Komisi A lainnya, Syamsul Hilal pada kesempatan itu mengatakan, dibutuhkan motivasi atau dorongan guna percepatan pengesahan P-APBD 2012. Dengan itu, agar nantinya tahapan Pilgubsu tidak terganggu.
"Ini harus disegerakan, karena pengalaman yang sudah-sudah usulan yang sudah disampaikan saja kadang tidak dibahas dalam rapat anggaran. Perlu dorongan untuk percepatan pengesahan
P-APBD agar Pilgubsu tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah disusun KPUD," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution di kesempatan yang sama menyatakan, sejak awal pihaknya sudah mengusulkan penganggaran Pilgubsu 2013 ditampung dalam tiga APBD, yakni APBD 2011, 2012 dan 2013.
Sayangnya, usulan itu tidak tertampung. Dan di APBD 2012, hanya tercantum Rp60 miliar dari kebutuhan sekitar Rp121 miliar, sesuai dengan usulan KPUD Sumut kepada Pemprovsu.
Seusai pertemuan tersebut, kepada wartawan, Irham mengatakan, jika pada akhirnya ada ekses negatif hingga tertundanya tahapan Pilgubsu, maka secara tegas KPUD Sumut tidak tidak mau disalahkan. Karena kewenangan penganggaran pilkada yang berupa hibah tersebut, sepenuhnya ada pada Pemprovsu.
"Kalau memang akan ada penundaan karena anggaran belum ada, maka itu sepenuhnya tanggungjawab pemda. Namun saya tidak mau berandai-andai, karena tahapan masih akan dimulai pada Agustus 2012 nanti," katanya.
Apakah dana Rp60 miliar cukup untuk pelaksanaan tahapan Pilgubsu 2013 untuk tahapan-tahapan di tahun ini? Terkait hal itu, Irham menegaskan, pada prinsipnya kebutuhan di tahun 2012 sekitar Rp121 miliar.
Informasi yang dia dapat Pemprovsu akan memasukkan tambahan lagi pada P-APBD 2012, namun dia berharap pengesahan P-APBD nantinya tidak lebih lambat dari tahapan awal pembentukan penyelenggara Pilgubsu pada Agustus 2012. "Itu baru bahaya," ungkapnya.(ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Tantang Balik SBY
Redaktur : Tim Redaksi