Dana PON Seret, Sejumlah Menteri Bakal Teken SKB

Kamis, 16 Agustus 2012 – 06:06 WIB

JAKARTA - Hari ini, rencananya Menteri Dalam Negeri dan sejumlah menteri di jajaran Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang upaya untuk melancarkan pencairan dana bagi penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Riau. SKB itu diperlukan menyusul semakin dekatnya pelaksanaan PON, sementara sejumlah venue masih belum selesai dibangun karena kendala pendanaan.

Kepada wartawan di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8), Mendagri mengakui adanya ketakutan dari Pemda dan DPRD Riau menyusul dugaan suap pembahasan Perda untuk mendanai pembagunan sejumlah venue PON yang kini ditangani KPK. "Besok (hari ini) akan saya tanda tangani kesepakatan bersama dengan beberapa Menteri di jajaran Kesra. Ada Menpora dan Menteri Keuangan juga," kata Mendagri.

Dari SKB itu, kata Mendagri, akan diatur tentang mekanisme pembahasan dan pencairan dana demi kelancaran PON Pekanbaru. "Yang sudah tertangkap KPK itu kita stop sampai di situ saja (pembahasan dananya di DPRD Riau). Kita tata untuk yang ke depan," sambungnya.

Karenanya, kata Mendagri, dalam SKB itu juga akan dilibatkan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kajian Pengdaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Unsur penegak hukum juga akan dilibatkan dalam penandatanganan SKB PON. "Nanti akan ada wakil dari kejaksaan dan kepolisian," ucap Mendagri.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu juga sudah berkonsultasi dengan KPK terkait kasus suap pembahasan Perda untuk pembangunan sejumlah venue PON. Konsultasi dengan KPK itu dilakukan agar pola pendanaan melalui APBD tidak bermasalah di kemudian hari.

Mendagri mengakui, pascapenanganan dugaan suap oleh KPK itu memang muncul ketakutan dari DPRD Riau untuk meloloskan anggaran PON sesuai usulan Pemda Riau. Namun dengan SKB itu diharapkan proses pembahasan anggaran bisa lancar tanpa harus melanggar aturan. "Itu yang akan kita kawal," tandasnya.

Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan agar pelaksanaan PON bisa lancar. Presiden, kata Mendagri, juga sudah setuju untuk membuka PON di Pekanbaru. "Jadi SKB ini semata-mata untuk memperlancar PON," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Anggap Antasari Lupa Ingatan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler