jpnn.com, JAKARTA - KLHK merasakan manfaat dari pembiayaan pemerintah pada proyek infrastruktur (Project Financing Sukuk) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Lima Taman Nasional dan satu laboratorium lapangan diproyeksikan akan dikembangkan dengan tambahan dana dari SBSN tahun 2019 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada KLHK senilai Rp.106,23 Miliar.
BACA JUGA: Menteri LHK Minta Program Adiwiyata Menjadi Gerakan Nasional
Kelima Taman Nasional itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bunaken, dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
Di Taman Nasional tersebut, SBSN ini diantaranya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti menara pengawas, jalan akses, toilet, pendopo, kandang banteng dan lain lain.
BACA JUGA: 41 Taman Nasional Dapat Bantuan Sarpras Cegah Karhutla
”Manfaat penting SBSN bagi KLHK adalah pengakuan bahwa taman nasional kita ini sudah menjadi sesuatu yang sangat penting dan bahwa di dalamnya itu ada infrastruktur yang memang harus dipersiapkan karena dia menjadi bagian penting dari destinasi wisata untuk pengembangan ekonomi,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/12).
Menteri Siti menambahkan jika pemberian SBSN ini menandakan sebuah pengakuan bahwa taman nasional itu sangat penting dan sangat relevan, karena saat ini tren destinasi wisata di berbagai negara merujuk ke taman-taman nasional.
BACA JUGA: Selama 2018 KLHK Hasilkan Penelitian Untuk Jaga Lingkungan
"Selain itu pemberian SBSN ini juga menandakan jika berbagai corrective action Indonesia tentang taman nasional atau area konservasi itu dianggap sesuatu yang memang harus dilakukan. Indonesia merubah paradigma pengelolaan taman nasional yang tertutup menjadi destinasi wisata yang dikelola dengan baik dengan sistim green/hijau," imbuh Menteri Siti.
Selanjutnya KLHK juga berupaya untuk semakin mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan teknis dan pengetahuan bidang LHK, agar dapat semakin baik merancang rencana pengembangan sektor LHK kedepan.
Untuk itu dengan SBSN ini akan dibangun satu Laboratorium Lapangan di Hutan Diklat Sawala-Mandapa Kadipaten, Jawa Barat.
“Sekarang harapan saya, tahun depan kita bisa mengeksplor tidak hanya difisik, kami melihat bahwa dalam mencapai sasaran fungsional dari SBSN ini di KLHK diperlukan dukungan penguatan kapasitas kemampuan teknis, pengetahuan dan juga sekolah-sekolah lapang dan laboratorium, jadi penelitian dan pengembangannya juga didorong,” ujar Menteri Siti.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa SBSN adalah salah satu bentuk innovative and creative financing dalam pembiayaan APBN, khususnya dalam membiayai proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Project Financing Sukuk) merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan sejak tahun 2013.
Project Financing Sukuk sangat mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek ini juga dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuk Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mewakili Menteri Agama.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikuti Cara Sederhana ini Untuk Kurangi Sampah Plastik
Redaktur & Reporter : Natalia