JAKARTA--Anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta di Kementerian Agama (Kemenag) mendapat suntikan Rp 7,4 triliun. Kucuran anggaran tambahan ini tertuang dalam pembahasan APBNP 2013. Seluruh anggaran itu dipakai untuk kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk kucuran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan beasiswa Bidik Misi.
Pembahasan penambahan anggaran tadi dimulai dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dengan jajaran Komisi X DPR kemarin. Nuh mengatakan, Kemendikbud mendapatkan alokasi tambahan Rp 6,04 triliun. Sedangkan Kemenag mendapatkan jatah tambahan Rp 1,39 trilun. Mantan rektor ITS itu memastikan jika tambahan anggaran di APBNP 2013 ini dikucurkan penuh untuk siswa. Tidak ada agenda pembangunan proyek-proyek konstruksi atau sejenisnya.
"Alhamdulillah jika di kementerian lain APBNP itu P-nya diplesetkan pengurangan atau pemotongan. Tetapi di Kemendikbud, P-nya itu penambahan. Kemendikbud dapat tambahan APBN Rp 6,04 triliun," urai menteri asal Surabaya itu. Karena penambahan anggaran ini murni langsung disalurkan ke peserta didik, Kemendikbud maupun Kemenag tidak terlalu pusing untuk urusan optimalisasi serapan anggaran.
Nuh menguraikan, jika penambahan anggaran di Kemendikbud itu dipakai untuk meperbanyak jumlah penerima BSM. "Tidak hanya jumlah penerimanya yang kita perbanyak, unit cost-nya juga kita tambah," tandas Nuh. BSM ini dicairkan untuk siswa mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat.
Dalam perhitungan APBN 2013 oleh Kemendikbud, Nuh menjelaskan jumlah penerima BSM hanya 5,9 juta siswa. Tetapi dengan tambahan anggaran tadi, jumlah penerima BSM ditambah menjadi 12,6 juta siswa. Sedangkan unit cost BSM jenjang SD naik dari Rp 360 ribu/tahun/murid menjadi Rp 450 ribu/tahun/siswa. Untuk jenjang SMP naik dari Rp 560 ribu/murid/tahun menjadi Rp 750 ribu/siswa/tahun. Sedangkan jenjang SMA tetap Rp 1 juta/murid/tahun.
Tidak hanya nilai pokok itu saja, tetapi seluruh penerima BSM akan mendapatkan tambahan dana Rp 200 ribu/murid/tahun. "Untuk tambahan yang Rp 200 ribu/murid/tahun ini tidak mengikat selamanya," papar Nuh. Dengan besaran BSM yang baru ini, Nuh mengklaim sudah meng-cover sekitar 75 persen pengeluaran riil pendidikan masyarakat miskin.
Nuh mengatakan, pemerintah tidak akan kesulitan dalam mencari data tambahan penerima BSM. Sebab Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Datanya satu, nanti yang dapat BSM itu dari keluarga yang memegang kartu perlindungan sosial," ujarnya. Kartu perlindungan sosial itu berwarna kuning keemasan. Di dalamnya tertera nama anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, dan anak.
Nuh mengingatkan jika pencairan BSM ini harus tepat sasaran, waktu, dan jumlah. Untuk pencairan semester I tahun pelajaran 2013-2014 diperkirakan dilakukan pada Agustus atau September mendatang. "BSM harus diterima tunai oleh siswa penerima," tegas dia.
Sekolah tidak boleh mengkonversi BSM menjadi barang-barang perlengkapan sekolah. Seperti tas, buku, seragam, atau sepatu. "Jika siswa ingin membeli sepatu, biar membeli sendiri," papar Nuh. Pihak sekolah tidak boleh ikut campur. Begitu juga jika misalnya ingin dipakai untuk membeli tas, buku, dan lainnya. Campur tangan sekolah untuk urusan BSM rawan prakten penyunatan anggaran atau kongkalikong dengan pihak penyedia perlengkapan sekolah.(wan/ken/kim)
Pembahasan penambahan anggaran tadi dimulai dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dengan jajaran Komisi X DPR kemarin. Nuh mengatakan, Kemendikbud mendapatkan alokasi tambahan Rp 6,04 triliun. Sedangkan Kemenag mendapatkan jatah tambahan Rp 1,39 trilun. Mantan rektor ITS itu memastikan jika tambahan anggaran di APBNP 2013 ini dikucurkan penuh untuk siswa. Tidak ada agenda pembangunan proyek-proyek konstruksi atau sejenisnya.
"Alhamdulillah jika di kementerian lain APBNP itu P-nya diplesetkan pengurangan atau pemotongan. Tetapi di Kemendikbud, P-nya itu penambahan. Kemendikbud dapat tambahan APBN Rp 6,04 triliun," urai menteri asal Surabaya itu. Karena penambahan anggaran ini murni langsung disalurkan ke peserta didik, Kemendikbud maupun Kemenag tidak terlalu pusing untuk urusan optimalisasi serapan anggaran.
Nuh menguraikan, jika penambahan anggaran di Kemendikbud itu dipakai untuk meperbanyak jumlah penerima BSM. "Tidak hanya jumlah penerimanya yang kita perbanyak, unit cost-nya juga kita tambah," tandas Nuh. BSM ini dicairkan untuk siswa mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat.
Dalam perhitungan APBN 2013 oleh Kemendikbud, Nuh menjelaskan jumlah penerima BSM hanya 5,9 juta siswa. Tetapi dengan tambahan anggaran tadi, jumlah penerima BSM ditambah menjadi 12,6 juta siswa. Sedangkan unit cost BSM jenjang SD naik dari Rp 360 ribu/tahun/murid menjadi Rp 450 ribu/tahun/siswa. Untuk jenjang SMP naik dari Rp 560 ribu/murid/tahun menjadi Rp 750 ribu/siswa/tahun. Sedangkan jenjang SMA tetap Rp 1 juta/murid/tahun.
Tidak hanya nilai pokok itu saja, tetapi seluruh penerima BSM akan mendapatkan tambahan dana Rp 200 ribu/murid/tahun. "Untuk tambahan yang Rp 200 ribu/murid/tahun ini tidak mengikat selamanya," papar Nuh. Dengan besaran BSM yang baru ini, Nuh mengklaim sudah meng-cover sekitar 75 persen pengeluaran riil pendidikan masyarakat miskin.
Nuh mengatakan, pemerintah tidak akan kesulitan dalam mencari data tambahan penerima BSM. Sebab Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Datanya satu, nanti yang dapat BSM itu dari keluarga yang memegang kartu perlindungan sosial," ujarnya. Kartu perlindungan sosial itu berwarna kuning keemasan. Di dalamnya tertera nama anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, dan anak.
Nuh mengingatkan jika pencairan BSM ini harus tepat sasaran, waktu, dan jumlah. Untuk pencairan semester I tahun pelajaran 2013-2014 diperkirakan dilakukan pada Agustus atau September mendatang. "BSM harus diterima tunai oleh siswa penerima," tegas dia.
Sekolah tidak boleh mengkonversi BSM menjadi barang-barang perlengkapan sekolah. Seperti tas, buku, seragam, atau sepatu. "Jika siswa ingin membeli sepatu, biar membeli sendiri," papar Nuh. Pihak sekolah tidak boleh ikut campur. Begitu juga jika misalnya ingin dipakai untuk membeli tas, buku, dan lainnya. Campur tangan sekolah untuk urusan BSM rawan prakten penyunatan anggaran atau kongkalikong dengan pihak penyedia perlengkapan sekolah.(wan/ken/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1.037 Peserta Paket C Tidak Lulus
Redaktur : Tim Redaksi