jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini sudah disiapkan dana sebesar Rp7,1 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak. Dana ini diambil dari APBD.
“Ini justru memang cukup mengejutkan. Kalau pelaksanaan pilkada sistem lama hanya Rp 4,8 triliun tapi ternyata karena kita serentak justru meningkat menjadi Rp7,1 triliun,” ujar Tjahjo dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).
BACA JUGA: Ini Pesan SBY Untuk Jero Wacik
Terkait soal anggaran itu, Tjahjo mengingatkan penegasan yang disampaikan dalam rapat koordinasi Menkopolhukam pada Kemendagri, Bareskrim, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk memberikan peringatan kepada daerah tingkat 2 yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah. Naskah itu menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran Pilkada.
Ia mengatakan, dana Rp 7,1 triliun itu sudah cukup untuk pelaksanaan pilkada serentak yang diikuti 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota.
BACA JUGA: Polisi Bantah Masuk Angin
“Anggarannya sudah tercukupi semua, cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi,” kata Tjahjo.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Yuddy Akui Reformasi Birokrasi Belum Maksimal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peredaran Narkoba di Indonesia Tinggi, Inikah Penyebabnya?
Redaktur : Tim Redaksi