jpnn.com - JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan, infrastruktur di daerah saat ini buruk karena dana transfer ke daerah tidak digunakan maksimal.
Peneliti INDEF Mohammad Reza Hafiz dalam diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (20/5) menyampaikan, dana APBD lebih banyak untuk belanja pegawai di daerah dibanding perbaikan infrastruktur.
BACA JUGA: Akhir Mei, Garuda Indonesia Buka Rute Non-stop Jakarta Luar Negeri
"Dana transfer daerah yang di APBN masih relatif belum beri kontribusi besar. Akibatnya infrastruktur hanya sebagian yang diperbaiki," kata Reza.
Menurutnya, sejak tahun 2010 hingga sekarang, belanja pegawai dalam APBD masih memiliki proporsi terbesar dengan rata-rata sebesar 43,36 persen. Seperti untuk pembangunan gedung-gedung kantor pemerintah daerah yang terlihat lebih mewah. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa sebesar 20,65 persen. Belanja modal proporsinya hanya sebesar 23,66 persen dan belanja lain-lain sebesar 12,31 persen.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Buka Rute Manado-Sorong-Jayapura
"Harusnya belanja modal lebih besar untuk masyarakat dibanding belanja pegawai," kata dia.
Tak hanya itu, kata Reza, pemerintah daerah juga mengalokasikan dana dari APBD ke perbankan. Semakin tinggi dana itu masuk ke perbankan, semakin menunjukkan ketidakefektifan penggunaan anggaran daerah.
BACA JUGA: Kemendag-Polri Jalin Kerjasama Perlindungan Konsumen & Metrologi Legal
"Banyak anggaran untuk pengentasan kemiskinan malah ditaruh di bank daerahnya. Kalau dapatkan bunga, pemerintah malah bisa jadi untung sendiri. Padahal lebih baik uang itu dimanfaatkan untuk infrastruktur," tandas Reza.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Infrastruktur Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand
Redaktur : Tim Redaksi