Pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada para pengungsi baik karena kerusuhan Wamena atau kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Pendistribusian bantuan tersebut juga dipastikan tidak membeda-bedakan atau tidak ada diskriminasi.
Hal itu ditegaskan Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar di Kota Jayapura, Papua, Sabtu malam.
BACA JUGA: Istri Eks Dandim Kendari yang Nyinyir Soal Wiranto Ditusuk Menangis saat Suami Sertijab
"Tidak ada diskriminasi dari pemerintah ataupun aparat keamanan TNI dan Polri kepada para pengungsi, apakah itu orang asli atau pendatang, kita perlakukan sama," kata Danrem Kolonel Inf J Binsar P Sianipar.
Menurut dia, dalam pemberian bantuan dalam bentuk apa saja, pemerintah ataupun lewat instansi teknis terkait tidak pernah membeda-bedakan, apakah itu dari korban kerusuhan ataupun karena persoalan lainnya.
BACA JUGA: Pangdam Hasanuddin: Imbauan Ini Juga untuk Istri-istri Prajurit, Kendalikan Jarimu
"Hanya saja, kami butuh keterlibatan pemerintah daerah, karena yang lebih tahu dan paham situasi adalah bupati, wakil bupati, DPRD ataupun kepala distrik dan kepala kampung," tambahnya.
Dalam kasus di Kabupaten Nduga, ujar dia aparat TNI dan Polri agak kesulitan untuk membantu karena ada sejumlah penolakan dari elemen warga, sehingga diperlukan pemerintah daerah ataupun tokoh berpengaruh dalam membantu menyalurkan bantuan ataupun perlakuan kepada para pengungsi.
BACA JUGA: Berawal dari Curhat, Si Kakak Malah Ajak Adik Berbuat Terlarang, Sudah Berkali-kali
"Seperti di kasus Nduga, kami ingin lakukan tindakan-tindakan tetapi ada kendala-kendala, nah mungkin pemerintah kabupaten bisa kita dorong, baik itu lewat kepala distrik dan kepala kampung," jelasnya.
Salah satu contoh, kata dia bantuan dari Kementerian Sosial untuk warga pengungsi Kabupaten Nduga belum tersalurkan secara maksimal, bahkan sejumlah bantuan tersebut masih menumpuk di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
BACA JUGA: Pernyataan Ma'ruf Amin Terkait Peristiwa Penusukan Wiranto
"Seperti kemarin ada bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial yang belum terdistribusi, ditolak dengan berbagai pertimbangan. Saya pikir hal ini harus dibantu, diwadahi oleh pemerintah daerah, sehingga tidak dibenturkan dengan aparat keamanan TNI dan Polri, karena ada warganya yang tidak kami ketahui," terangnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budi