jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar acara buka puasa bersama sejumlah pengurus di kediamannya, kawasan Cikeas, Jawa Barat, Jumat (10/6). Dalam acara tersebut, ada tujuh isu penting yang sempat disinggungnya di hadapan para pengurus Demokrat.
Isu pertama, adalah kondisi terkini perekonomian Indonesia. Menurut dia, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Hal ini juga berpengaruh negatif ke berbagai hal, seperti pendapatan dan daya beli rakyat, penerimaan negara serta kesehatan fiskal, dan menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil.
BACA JUGA: Agar Tidak Disanksi, Kandidat Kada Wajib Baca Nih
"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya," jelas Presiden RI keenam ini.
Isu kedua adalah kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. Menurutnya, langkah pemerintah untuk mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok tersebut tepat adanya. Namun, sebaiknya upaya yang ditempuh tidak sebatas mengatasi meroketnya harga daging sapi dan gula pasir, tetapi lebih dalam lagi.
BACA JUGA: Dapat Tempat Baru, KPK Ogah Lepas Gedung Lama
"Meningkatkan daya beli rakyat antara lain melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang baru di sektor riil. Jika penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan (job creation), seyogyanya kebijakan pemerintah juga pro penciptaan lapangan pekerjaan," terangnya.
"Dalam keadaan ekstrim, bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan. Ketika saya memimpin Indonesia dan beberapa kali ada tekanan atas daya beli rakyat, bantuan langsung tunai adalah solusi. Meskipun saya dikritik dan diserang bertubi-tubi, kenyataannya kebijakan itu sangat membantu rakyat tak mampu dalam keadaan susah."
BACA JUGA: SBY: Banyak Aktivitas TNI Menyimpang
Ketiga, lanjut SBY, Demokrat menyoroti wajah keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Dia merasa, ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat, lanjut SBY, melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot.
"Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya-takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan."
Kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan juga jadi sorotan. Dia juga merasa adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Hal itu, lanjut SBY, merusak sendi-sendi demokrasi. "Tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair dan berdasarkan fair play," terangnya.
"Di sisi lain, dalam demokrasi berlaku pula hukum "checks and balances". Artinya, sebuah power haruslah diimbangi atau dikontrol oleh "power" yang lain. Kalau ini terjadi, akan tercegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang kuat. Dan, ingat, "absolute power can corrupt absolutely".
Isu kelima yang disoroti SBY adalah peran TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya. Pandangan SBY, banyak aktivitas TNI yang menyimpang dari tugas pokoknya. Dia berharap siapapun yang memegang kekuasaan, berhati-hatilah memberi tugas ke TNI.
Keenam, lanjut SBY, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal. Partai Demokrat, lanjut dia, cemas jika isu ini menjadi bola liar yang berujung pada terjadinya konflik bahkan benturan fisik secara horizontal.
"Oleh karena itu, disamping Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri, pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan. Sikap Kepala Negara dan Pemerintah harus jelas, jangan menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru," sambungnya.
Terakhir, peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa. SBY tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa Indonesia. Saat ini, pers tidak terlalu menonjolkan kritikan terhadap pemerintahan dan penguasa, seperti di era dia memerintah.
"Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, ditengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis," tandasnya. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papa Novanto Printahkan Anggota DPR Pulang Kampung
Redaktur : Tim Redaksi