Daripada Berdebat Soal Lockdown atau Tidak, Lebih Baik Terapkan PPKM Mikro Secara Ketat

Rabu, 23 Juni 2021 – 05:01 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan saat ini suara masyarakat terbelah terkait kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Ada yang mendorong lockdown diterapkan, tetapi tak sedikit juga yang menolak.

BACA JUGA: Merespons Kejujuran China soal Vaksin, Rahmad Handoyo: Masyarakat Tak Perlu Khawatir

"Sudahi perdebatan, itu malah kontraproduktif,” kata Rahmad dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (23/6).

Dia mengajak masyarakat memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro daripada berdebat terkait lockdown atau karantina wilayah.

BACA JUGA: Satgas COVID-19 Minta Kepala Daerah Terapkan PPKM Mikro

“Ayo kita bersatu padu, bergotong-royong mengendalikan Covid-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," ungkap Rahmad.

Dia yakin pemerintah membuat kebijakan PPKM mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak.

BACA JUGA: Kenapa PPKM Mikro, Bukan PSBB? Simak Kata Letjen Ganip Warsito

Menurut dia, karena PPKM mikro efektif menekan kasus, maka kebijakan itu diperpanjang beberapa kali.

"Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ucap Rahmad.

Dia juga yakin jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM mikro, maka Indonesia mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

Menurut Rahmad, apa pun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan maka akan percuma.

Kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah.

Dia mengatakan meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur harus menjadi perhatian semua pihak.

"Saatnya energi positif mendukung, harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakkan aturan PPKM skala mikro," kata Rahmad.

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan PPKM Mikro sebaiknya lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib.

"Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," katanya.

Darul menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif Covid-19 harian sangat mengkhawatirkan. Saat yang sama, ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.

"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif mensukseskan pembentukan herd immunity," kata Darul.

Dia melihat kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, menurut Darul implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal.

"Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," ujarnya. (antara/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler