jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sesuai arahan pemerintah pusat.
Caranya, kata Wiku, pemerintah daerah harus terbiasa mengamati data kasus aktif di wilayah sebagai langkah antisipatif menekan penularan COVID-19.
BACA JUGA: Wiku Adisasmito Ungkap Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali
“Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan COVID-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” kata pria bergelar profesor itu dalam siaran persnya, Selasa (22/6).
Kasus aktif di enam provinsi di Pulau Jawa meningkat selama empat pekan terakhir mengacu data Satgas Penanganan COVID-19 per 20 Juni 2021.
BACA JUGA: Oknum Perawat RS di Palembang Ditangkap Polisi, Kasusnya Memalukan
DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus. Selanjutnya Jawa Barat meningkat sebesar 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus.
Berikutnya Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus. Syahdan Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus.
Peningkatan yang sama juga terjadi di DI Yogyakarta dengan 197 persen dan total kasus menjadi 2.583. Banten meningkat sebesar 189 persen dengan total 967 kasus.
Peningkatan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami kenaikan kasus sepekan sebesar 92 persen.
“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” beber Wiku.
Peningkatan kasus aktif ini disertai dengan bertambahnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupacy rate (BOR) di RS rujukan COVID-19.
BOR 5 dari 6 provinsi mencapai lebih dari 80 persen per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 yaitu 66,67 persen.
Wiku mengingatkan pentingnya efektivitas kerja posko penanganan COVID-19 di desa terhadap kesuksesan menerapkan PPKM mikro.
"Efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa atau Kelurahan," ungkap eks dosen Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia tersebut.
Oleh karena itu, kata Wiku, pihaknya meminta para gubernur khususnya di enam provinsi Pula Jawa segera menginstruksikan bupati dan wali kota meningkatkan kinerja PPKM mikro.
“Ingat COVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya ialah nyawa. Apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” beber Wiku. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan