JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saya ingatkan, SBY jangan terima Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat karena BLSM itu jebakan politik," kata Maruarar Sirait, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (16/5).
Daripada menjalankan program BLSM menurut pria yang akrab disapa Ara, akan lebih adil kalau SBY menyuruh anggota kabinetnya bekerja keras dan cerdas dalam menutupi ancaman devisit anggaran.
"Caranya, lakukan efisiensi dan cari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak memiskinkan rakyat," tegas anggota Komisi XI DPR itu.
Langkah efisiensi yang paling rasional diambil pemerintah lanjutnya, mengurangi belanja barang dan perjalanan dinas pejabat pemerintahan.
Sedangkan sumber pendapatan baru yang perlu dioptimalisasi adalah pemberlakuan bea ekspor batu bara yang kami hitung bisa mencapai Rp240 triliun.
"Saya sudah tanya pengusaha-pengusaha batu bara. Prinsipnya mereka setuju dikenai bea keluar batu bara dengan syarat satu saja, hentikan semua bentuk pungutan liar," tegas Ara. (fas/jpnn)
"Saya ingatkan, SBY jangan terima Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat karena BLSM itu jebakan politik," kata Maruarar Sirait, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (16/5).
Daripada menjalankan program BLSM menurut pria yang akrab disapa Ara, akan lebih adil kalau SBY menyuruh anggota kabinetnya bekerja keras dan cerdas dalam menutupi ancaman devisit anggaran.
"Caranya, lakukan efisiensi dan cari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak memiskinkan rakyat," tegas anggota Komisi XI DPR itu.
Langkah efisiensi yang paling rasional diambil pemerintah lanjutnya, mengurangi belanja barang dan perjalanan dinas pejabat pemerintahan.
Sedangkan sumber pendapatan baru yang perlu dioptimalisasi adalah pemberlakuan bea ekspor batu bara yang kami hitung bisa mencapai Rp240 triliun.
"Saya sudah tanya pengusaha-pengusaha batu bara. Prinsipnya mereka setuju dikenai bea keluar batu bara dengan syarat satu saja, hentikan semua bentuk pungutan liar," tegas Ara. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konflik Tanah Semakin Rumit
Redaktur : Tim Redaksi