Darmono-Marwan Banyak Disebut Bakal Gantikan Hendarman

Minggu, 12 September 2010 – 16:16 WIB

JAKARTA - Pengganti posisi Hendarman Supandji sebagai jaksa agung hingga kini masih kaburPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemegang hak prerogatif masih menyimpan nama yang akan menjadi orang nomor satu di tubuh kejaksaan itu.

Mensesneg Sudi Silalahi kepada wartawan setelah mengikuti open house Presiden SBY di Istana Negara (10/9) menyatakan belum ada nama yang ditentukan untuk menempati posisi jaksa agung

BACA JUGA: Organisasi Tunanetra Kecam Istana

""Belum ada
Baru panglima TNI yang sudah,"" katanya.

Pergantian jaksa agung kali ini memang dilakukan hampir bersamaan dengan pergantian Kapolri dan panglima TNI

BACA JUGA: MA Bebaskan Biaya Perkara

Jika memungkinkan, pelantikan ketiganya dilakukan bersamaan
Namun, berbeda dari dua posisi tersebut, jaksa agung dipilih presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Dalam kesempatan berbuka bersama dengan pimpinan media massa (8/9), SBY mengungkapkan, pengganti Hendarman bisa berasal dari pejabat karir atau nonkarir kejaksaan

BACA JUGA: Demi Jamaah Haji, RRI Gandeng Radio Saudi

""Saya ingin yang cakap,"" kata SBY kala itu.

Mengenai pergantian jabatannya tersebut, Hendarman meminta penerusnya adalah sosok yang berani dalam menjalankan tugas penuntutan"Harus berani menindak tegas tindak pidana yang sedang berjalan," tegas Hendarman.

Kriteria lain, lanjut dia, harus memiliki komitmen dalam reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan di tubuh Korps AdhyaksaSelain itu, melakukan pembenahan ke dalam menurut rencana strategis kejaksaan.

"Maksudnya, jangan ragu-ragu menindak setiap kekeliruan dalam tubuh kejaksaan,"" ujar mantan jaksa agung muda pidana khusus (JAM Pidsus) itu.

Hendarman enggan menyebutkan apakah sudah ada nama calon yang akan direkomendasikan ke presidenNamun, jaksa kelahiran Klaten, 6 Januari 1947, itu lebih menginginkan penggantinya adalah pejabat karir dari internal kejaksaan""Kalau pejabat karir itu kan tentunya sejak awal sudah melalui suatu proses panjang pendidikan jaksa,"" paparnya.

Pejabat karir tersebut, lanjut Hendarman, bisa berasal dari yang saat ini sudah memiliki jenjang kepangkatan eselon INamun, lagi-lagi dia enggan menyebutkan nama""Tentunya bagi eselon I dan ada fit and proper testKan ada delapan (eselon I),"" ujar mantan ketua Timtastipikor tersebut.

Jabatan eselon I di kejaksaan adalah wakil jaksa agung, enam JAM, dan seorang staf ahliWakil jaksa agung saat ini diduduki Darmono.

Sementara itu, enam JAM tersebut adalah JAM Pidsus MAmari, JAM Was Marwan Effendy, JAM Intelijen Edwin Pamimpin Situmorang, JAM Pidum Hamzah Tadja, JAM Pembinaan Iskamto, serta JAM Datun Kamal Sofyan.

Saat ini, berkembang wacana untuk menjadikan salah seorang di antara dua sosok, yakni Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, sebagai jaksa agungKeduanya adalah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menjalani fit and proper test di DPRSalah seorang yang tidak terpilih sebagai pimpinan KPK diusulkan menggantikan Hendarman.

Menanggapi wacana tersebut, Hendarman enggan mengomentari""Nggak lah,"" ujarnya.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir meminta dua nama tersebut tidak lagi dikaitkan sebagai calon pengganti Hendarman""Mereka kan seleksi untuk KPK, tidak untuk posisi jaksa agung,"" tegasnya kemarin.

Dalam sejarah kejaksaan, posisi jaksa agung yang dijabat pejabat karir bisa dibilang minimSejak era Orde Baru, jaksa agung lebih banyak diisi dari nonkarirKebanyakan juga berlatar belakang militer (kala itu ABRI).

Fenomena muncul ketika nama Singgih diangkat menjadi jaksa agungDia dilantik Presiden Soeharto menggantikan Laksamana Muda Sukarton Marmosudjono yang meninggal pada 29 Juni 1990.

Sejak era Brigjen Soegih Arto menjabat jaksa agung pertama pada era Orde Baru (menjabat sejak 27 Maret 1966), baru jaksa agung diangkat dari kalangan jaksa alias jaksa karir.

Setelah era Singgih hingga 2010, di antara delapan jaksa agung, hanya tiga orang yang berasal dari jaksa karirYakni, Soedjono Chanafiah Atmonegoro, Baharuddin Lopa, dan Hendarman Supandji.

Babul Khoir mengharapkan pengganti Hendarman tetap berasal dari jaksa karir""Supaya sistemnya jalan, nggak stagnan,"" kata mantan wakil kepala Kejati Sumut itu.

Di antara nama-nama pejabat eselon satu yang ada, nama Darmono dan Marwan Effendy cukup banyak disebut untuk mengisi jabatan jaksa agungDarmono dikenal, salah satunya, karena menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang bekerja di bawah presiden.

Kenaikan karirnya juga cukup cepatYakni, pada Oktober 2006 menjadi kepala Kejati DKI JakartaKemudian, berturut-turut menjadi inspektur Pidsus dan Datun, Kapusdiklat, JAM Was, JAM Bin, hingga pada Desember 2009 menjadi wakil jaksa agung.

Sementara itu, Marwan dikenal saat menjabat JAM Pidsus dan membenahi Gedung BundarKala itu, kejaksaan sempat tercoreng karena peristiwa suap jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta SuryaniMarwan sebelumnya menjadi kepala Kejati Jatim dan Kapusdiklat Kejaksaan.

Sementara itu, kalangan DPR terbelah menyikapi perlu tidaknya calon jaksa agung diambil dari pejabat karir atau nonkarirAnggota Komisi III (bidang hukum dan HAM) DPR dari PDIP Gayus Lumbuun menegaskan, jaksa agung yang diambil dari jaksa karir tetap lebih baik.

""Masih banyak orang di kejaksaan agung yang berkualitas dan mampu,"" ujarnya.

Menurut dia, beberapa jaksa agung dari luar selama ini sudah terbukti tidak berhasilDi antaranya, Marzuki Darusman dan Abdur Rahman Saleh""Keduanya saya ikuti gagal membangun Kejagung,"" tegasnya.

Menurut Gayus, kegagalan itu bukan karena sosok atau kualitas yang bersangkutanTapi, lebih karena tidak adanya dukungan kuat dari internalPadahal, kejaksaan memerlukan pimpinan yang punya karakteristik dan dapat dukungan""Susah kalau tidak punya dua ituApalagi dari partai politik, lebih mengkhawatirkan,"" ujar guru besar hukum administrasi negara tersebut.

Lantas, siap calon internal yang paling tepat? Gayus enggan meresponsMenurut dia, kewenangan penentuan jaksa agung di tangan presiden tidak boleh diganggu""Itu domain presiden, jangan ada lagi yang mengacak-acak lembaga penegak hukum kita,"" katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Partai Golkar Bambang Soesatyo justru menganggap kualitas calon dari luar lebih terjaminSelain itu, dengan memilih orang dari luar, presiden punya kesempatan lebih luas untuk memilih orang yang dipercaya""Di negara modern, jaksa agung itu biasanya memang orang kepercayaan presiden,"" katanya(fal/sof/dyn/c5/kum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Salat Ied di Rutan, Perasaan Bachtiar Tak Karuan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler