jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam soal rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS.
Dasco pun mengingatkan lebik baik pemerintah berkosentrasi masalah penanggulangan virus corona dan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ketimbang persoalan pemulangan WNI eks ISIS tersebut.
BACA JUGA: Tiongkok Investigasi Kematian Dokter yang Mengungkap Wabah Virus Corona
"Mungkin baiknya pemerintah banyak berkonsultasi terhadap penanggulangan virus corona dan tentunya kenaikan iuran BPJS," kata Dasco.
Menurutnya, pemerintah harus memerhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut. Terutama Pasal 23 UU itu yang mengatur soal kewarganegaraan.
BACA JUGA: Jika WNI eks ISIS Pulang, Tidak Sebanding dengan Nilai Kemanusiaan
"Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian yang perlu benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah," jelasnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mendata sekitar 600 WNI mantan ISIS berada di Timur Tengah. Data telah diserahkan BNPT kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk dibahas kemungkinan dipulangkan atau tidaknya para WNI tersebut.
BACA JUGA: Soal Iuran BPJS, Politikus PKS Mufida: Pemerintah Tak Beriktikad Baik Kepada Rakyat Kecil
Menurut Suhardi, dari 600 WNI itu mayoritas ialah perempuan dan anak-anak. Namun, purnawirawan jenderal Polri itu tidak mau membuka data jumlah perempuan dan anak-anak mantan ISIS di Timur Tengah
"Jadi, yang 600 lebih itu kami dapatkan adalah mayoritas perempuan dan anak-anak," timpal dia di kantor BNPT, Jakarta, Jumat (7/2). (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy