Hal itu disampaikan Mendagri pada acara "Penyampaian Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Program E-KTP Tahun 2012" di Jakarta, Kamis (8/11). "Kami bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang telah menjamin keamanan data. Saat pertemuan dengan Komisi II DPR, mereka (Lembaga Sandi Negara,red) juga sudah menjamin data tidak akan bocor," katanya.
Menurutnya, beberapa kemungkinan pencurian data kependudukan juga sudah diantisipasi oleh Lembaga Sandi Negara. Ditegaskannya, institusi pemerintah lain yang akan menggunakan data kependudukan harus seizin Kemendagri. "Polisi sekalipun kalau meminta data harus ke Mendagri," tegasnya.
Karenanya untuk menjamin keamanan data kependudukan maka Kemendagri menyimpan server sebagai back up yang ditempatkan di Batam. Bahkan dari hasil masukan Komisi II DPR, disarankan pula agar ada back up tambahan.
"Setelah meninjau dan menganalisa, kami terpikir untuk membangun pusat data pendukung di Kalimantan. Jadi seandainya terjadi gangguan atau bencana alam di Jakarta dan Batam, kami masih memiliki data di Kalimantan," jelasnya.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman menambahkan, keamanan jaringan data kependudukan lebih terjamin karena tidak menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, data kependudukan tidak akan diretas.
Bahkan Irman menjamin data kependudukan juga tidak akan ganda. "Sistem perekaman data kita sudah canggih, sehingga bila ada yang melakukan perekaman data dua kali pasti akan ketahuan," katanya.
Menurutnya, perekaman data itu dilakukan dengan berbagai modus. Antara lain dengan melakukan perekaman data di kecamatan, kabupaten, kota atau provinsi yang berbeda.
"Ada yang menggunakan nama yang berbeda atau tempat dan tanggal lahir yang berbeda. Tetapi karena perekaman data menggunakan sidik jari dan iris mata, jadi perekaman ganda langsung bisa diketahui," paparnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Ancam Bawasda Kolaborator Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi