PADANG--Warga miskin Padang masih mengeluhkan tidak meratanya pembagian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Pendataan yang tidak maksimal dinilai menjadi penyebab tidak meratanya pembagian kartu Jamkesmas. Akibatnya, tidak sedikit keluarga miskin kesulitan berobat ke puskesmas dan rumah sakit.
"Ada tiga warga kami yang dicabut kartu Jamkesmasnya karena dianggap telah mampu secara ekonomi," kata Ketua RT 2 RW 03 Kelurahan Ulakkarang Utara, Kecamatan Padang Utara, Abu Thalib, kepada Padang Ekspres (Grup JPNN), Rabu (27/2).
Sementara warga miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas, kata Abu Thalib, telah diminta agar melapor ke kelurahan atau langsung ke Dinas Kesehatan Kota Padang. “Warga saya pernah melapor ke Dinas kesehatan. Namun, Dinas Kesehatan mengaku tidak mengetahui urusan warga yang tidak menerima Jamkesmas. Alasannya, data penerima Jamkesmas itu dari pusat dan provinsi," ungkapnya.
Sebelumnya, 7 Januari 2013, 15 warga dari berbagai kelurahan di Padang mendatangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Padang. Mereka mempertanyakan pendataan Jamkesmas yang dinilai tak valid.
Ketua RT 03 RW 14 Bungopasang, Juhardio Anse mengungkapkan, di RT yang dipimpinnya ada tiga kepala keluarga yang tidak terdata Jamkesmas. "Padahal, saya menilai tiga KK ini patut menerima Jamkesmas, karena tidak mampu," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Frisdawati mengaku data penerima Jamkesmas belum akurat. “Data penerima Jamkesmas itu yang diberikan BPS ke pusat. Jika masih ada yang belum mendapatkan Jamkesmas, bisa saja karena pendataan BPS tidak maksimal, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh kartu itu," ujarnya.
Frisdawati berjanji mengupayakan seluruh keluarga miskin di Padang memperoleh kartu Jamkesmas. “Rencana Maret ini saya akan ke Jakarta mencari penyelesaiannya. Mudah-mudahan dapat jalan keluarnya," harapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Rizal ketika dikonfirmasi mengatakan, penyebab tidak tepat sasaran penerima Jamkesmas karena kondisi ekonomi masyarakat mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
"Saat pendataan, mungkin ekonomi masyarakat itu belum masuk ketegori miskin. Perubahan situasi ekonomi dengan naiknya harga kebutuhan dan pengaruh pascagempa 2009, sehingga menambah angka pengangguran di Padang. Faktor inilah yang menjadi perubahan ekonomi di lingkungan kelurahan. Saat data miskin diajukan, nama mereka tidak termasuk daftar miskin penerima kartu jaminan kesehatan," ungkapnya.
Rizal menjelaskan, pola pendataan di lapangan selalu melibatkan semua unsur baik RT, RW, pihak kelurahan dan masyarakat. Ini dilakukan setelah adanya pelatihan, sehingga petugas tidak mengalami kekeliruan saat pendataan. "Namun BPS akan melakukan update data masyarakat miskin, sekali tiga tahun, sesuai petunjuk BPS Pusat," ujarnya.
Data lapangan BPS mengambil sampel 40 persen data ekonomi masyarakat miskin menengah ke bawah. "Sesuai petunjuk BPS pusat, pendataan penduduk miskin akan dilaksanakan tahun 2014. Bisa jadi dipercepat atau sesuai ketentuan sekali tiga tahun," ujarnya. (mg20/cr3)
"Ada tiga warga kami yang dicabut kartu Jamkesmasnya karena dianggap telah mampu secara ekonomi," kata Ketua RT 2 RW 03 Kelurahan Ulakkarang Utara, Kecamatan Padang Utara, Abu Thalib, kepada Padang Ekspres (Grup JPNN), Rabu (27/2).
Sementara warga miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas, kata Abu Thalib, telah diminta agar melapor ke kelurahan atau langsung ke Dinas Kesehatan Kota Padang. “Warga saya pernah melapor ke Dinas kesehatan. Namun, Dinas Kesehatan mengaku tidak mengetahui urusan warga yang tidak menerima Jamkesmas. Alasannya, data penerima Jamkesmas itu dari pusat dan provinsi," ungkapnya.
Sebelumnya, 7 Januari 2013, 15 warga dari berbagai kelurahan di Padang mendatangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Padang. Mereka mempertanyakan pendataan Jamkesmas yang dinilai tak valid.
Ketua RT 03 RW 14 Bungopasang, Juhardio Anse mengungkapkan, di RT yang dipimpinnya ada tiga kepala keluarga yang tidak terdata Jamkesmas. "Padahal, saya menilai tiga KK ini patut menerima Jamkesmas, karena tidak mampu," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Frisdawati mengaku data penerima Jamkesmas belum akurat. “Data penerima Jamkesmas itu yang diberikan BPS ke pusat. Jika masih ada yang belum mendapatkan Jamkesmas, bisa saja karena pendataan BPS tidak maksimal, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh kartu itu," ujarnya.
Frisdawati berjanji mengupayakan seluruh keluarga miskin di Padang memperoleh kartu Jamkesmas. “Rencana Maret ini saya akan ke Jakarta mencari penyelesaiannya. Mudah-mudahan dapat jalan keluarnya," harapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Rizal ketika dikonfirmasi mengatakan, penyebab tidak tepat sasaran penerima Jamkesmas karena kondisi ekonomi masyarakat mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
"Saat pendataan, mungkin ekonomi masyarakat itu belum masuk ketegori miskin. Perubahan situasi ekonomi dengan naiknya harga kebutuhan dan pengaruh pascagempa 2009, sehingga menambah angka pengangguran di Padang. Faktor inilah yang menjadi perubahan ekonomi di lingkungan kelurahan. Saat data miskin diajukan, nama mereka tidak termasuk daftar miskin penerima kartu jaminan kesehatan," ungkapnya.
Rizal menjelaskan, pola pendataan di lapangan selalu melibatkan semua unsur baik RT, RW, pihak kelurahan dan masyarakat. Ini dilakukan setelah adanya pelatihan, sehingga petugas tidak mengalami kekeliruan saat pendataan. "Namun BPS akan melakukan update data masyarakat miskin, sekali tiga tahun, sesuai petunjuk BPS Pusat," ujarnya.
Data lapangan BPS mengambil sampel 40 persen data ekonomi masyarakat miskin menengah ke bawah. "Sesuai petunjuk BPS pusat, pendataan penduduk miskin akan dilaksanakan tahun 2014. Bisa jadi dipercepat atau sesuai ketentuan sekali tiga tahun," ujarnya. (mg20/cr3)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Pemegang Jamkesmas Digantung
Redaktur : Tim Redaksi