jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap Buwas memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.
“Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, dia sudah bisa melihat bahwa terkait persoalan data beras, ternyata antarkementerian saja tidak sinkron,” kata Teguh saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN beserta jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
BACA JUGA: Komisi VI DPR Pastikan Stabilitas Harga Beras
“Kalau kami minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan,” tambahnya.
Namun di sisi lain Menteri Pertanian selalu mengatakan bahwa sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor.
BACA JUGA: Bamsoet Tegaskan Impor Beras Tak Dilarang, Asalkan...
“Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya,” imbuhnya.
Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja juga mendukung pernyataan Kepala Bulog (Kabulog) Budi Waseso yang menyatakan rasa tidak persetujuannya terhadap rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada beberapa waktu yang lalu.
BACA JUGA: DPR Terima Laporan Kerangka Ekonomi Makro 2019
“Memang benar kalau kita tidak perlu melakukan impor beras 500 ribu ton. Sebab untuk menjaga jumlah stok, Kabulog telah menyiapkan sebanyak 1,5 juta ton beras. Itu artinya stok sudah cukup baik. Jadi jangan selalu cari untung saja. Oleh karenanya hal ini harus dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan,” ujar Lili.
Pada kesempatan yang sama, Buwas selaku Kabulog yang baru mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya tidak bisa berpedoman pada data yang ada untuk dijadikan patokan, khususnya dalam masalah beras. Karena data dari Menteri Pertanian mengenai hasil produk beras juga belum valid.
"Kami juga melihat data dari bidang pertanian mengenai sawah ladang, ini juga tidak jelas. Kemudian dari Menteri Perdagangan mengatakan bahwa suplai kurang karena harga naik. Padahal faktanya tidak demikian, karena kalau kita lihat data-data di lapangan seluruh sawah yang memproduksi padi ketika mereka panen raya itu luar biasa surplus,” papar Buwas.
Menurutnya, Bulog sendiri tidak mampu menyerap seluruh gabah dari petani. Banyak regulasi yang menghambat Bulog untuk bisa menyerap secara maksimal. Buwas akan mengajukan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang ada, agar Bulog bisa benar-benar berperan aktif dalam menangani masalah beras.
“Ada permasalahan yang baru kami temukan, dimana impor untuk cadangan pemerintah kebanyakan di gudang kita menunggu penugasan, sedangkan (beras) itu batas waktunya, sehingga akan turun nilai maupun kualitasnya. Ini akan berbahaya bilamana beras itu disimpan terlalu lama. Kami tidak mau ada istilah diperbaiki atau mixing, karena pada akhirnya yang akan rugi adalah masyarakat sebagai konsumen,” tandasnya.
Pada waktu sebelumnya ditemukan beras Bulog yang kondisinya berkutu dan bau, sambungnya, karena memang sudah expired. Tetapi untuk mengurangi kerugian, maka akhirnya diturunkan. “Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” pungkasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dalam Kondisi Darurat, Koopsusgab TNI Memang Diperlukan
Redaktur : Tim Redaksi