Data Kematian Covid-19 tak Dicantumkan, PPP Ingatkan Pemerintah

Rabu, 11 Agustus 2021 – 20:14 WIB
Wakil Ketua Umum PPP yang juga anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah tidak mencantumkan data kematian akibat Covid-19 untuk sementara waktu menuai berbagai kritik. Salah satunya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Wakil ketua umum PPP Arsul Sani mengingatkan pemerintah tentang pentingnya data kematian yang membentuk fatality rate akibat Covid-19. 

BACA JUGA: Perempuan Berjilbab Digiring ke Markas, Pekerjaannya Bikin Melongo

Menurut dia, meski tidak diumumkan untuk sementara waktu, data kematian itu jangan dikesampingkan sama sekali dalam menetapkan kebijakan penanganan Covid-19. 

"Jangan tidak dirilis kepada publik atas alasan datanya kurang akurat. Data kematian itu  penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas sistem kesehatan kita," kata Arsul Sani kepada JPNN.com, Rabu (11/8) 

BACA JUGA: Geger Data Angka Kematian Covid-19 Dihapus, Begini Respons Guru Besar FKUI

Tak hanya itu, data kematian akibat Covid-19 juga penting untuk mengetahui kemampuan penanganan dari sistem kesehatan terhadap pasien dengan kondisi parah. 

Dia juga menegaskan pemerintah perlu membenahi akurasi data kematian akibat Covid-19 itu. 

BACA JUGA: Satgas Covid-19: Pemerintah Tengah Menyiapkan Strategi Jangka Panjang Menghadapi Pandemi

"Apalagi soal ini juga sudah diingatkan oleh elemen masyarakat sipil seperti LaporCovid-19," lanjut dia. 

Wakil Ketua MPR menjelaskan meski selama ini menurut LaporCovid-19 data kematian akibat Covid-19 dinilai tidak transparan, PPP menilai data tersebut tetapi bermanfaat. 

"Untuk mengingatkan masyarakat tentang masih tingginya angka kematian kita karena Covid-19," tuturnya. 

Meski validitasnya diragukan, kata Arsul Sani, selama ini tetap dipakai oleh kalangan masyarakat sipil yang peduli Covid untuk saling mengingatkan agar lebih taat dengan PPKM dan pentingnya vaksinasi. 

"Lah, kalau dihilangkan meski sementara sama artinya dengan menghilangkan salah satu tools untuk mengingatkan masyarakat," ujarnya. 

Anggota Komisi III DPR RI itu menekankan sudah menjadi tugas satgas Covid-19 untuk membereskan data tersebut. 

Dia juga menyebutkan pemerintah tidak perlu malu kalau setelah dibereskan dan lebih akurat, malah data kematiannya lebih tinggi seperti yang diduga LaporCovid-19 itu. 

"Meskipun bisa jadi akan menampilkan angka lebih tinggi, tetapi data yang akurat juga akan membawa pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan dari pusat dan benar-benar berbasis bukti atau data. Bukan pikiran-pikiran lepas dari para pengambil kebijakan," tutur Arsul Sani. (mcr8/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang Tua Diizinkan Meminta Foto Anak Dihapus dari Hasil Pencarian Google


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler