JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Asfihani mempertanyakan perbedaan antara data kuota bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan empat gubernur di Kalimantan dengan dengan data kuota BBM versi BPH Migas. Menurutnya, data yang tidak sonkron itu menunjukkan adanya ketidakberesan.
Berbicara pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Pertamina dan BPH Migas, di gedung DPR, Senayan Jakarta, rabu (23/5), Asfihani membeberkan, empat Gubernur di Kalimantan menyajikan data kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan pada 2011 sebesar 7,19 persen. Namun pada 2012 kuotanya turun menjadi 7 persen.
Sementara BPH Migas dalam rapat itu menyebut kuota BBM untuk Kalimantan naik hampir satu persen. "Mana yang benar?" tanya Asfihani.
Sehubungan dengan ketidakcocokan data ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dibereskan terlebih dulu. "Sebelum rapat lebih jauh membahas berbagai masalah BBM, mohon perbedaan data ini dijelaskan terlebih dahulu karena empat gubernur di Kalimantan menganggap ini masalah serius," tegas Asfihani.
Demikian juga halnya dengan data penyaluran BBM bersubsidi. Menurut anggota DPR dari Kalsel itu, Pertamina menyebut telah menyalurkan BBM bersubsidi 400 ribu kiloliter.
"Tetapi gubernur menyebut cuma 300 ribu kiloliter. Volume BBM untuk Pulau Jawa dan Kalimantan pasokannya hampir sama. Ada apa ini?" tanya dia, sembari mengkhawatirkan ada orang yang bermain di BPH Migas. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Progres Century, DPR Panggil KPK Lagi
Redaktur : Tim Redaksi