jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mendesak seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), mundur dari jabatannya.
Hal itu menyusul adanya dugaan jutaan data penduduk Indonesia, bocor dan diperdagangkan di pasar gelap.
BACA JUGA: Respons Kemendagri Atas Dugaan Bocornya 2,3 Juta Data Data Pemilih
Data tersebut disinyalir data pemilih tetap (DPT) yang dimiliki KPU RI. Akun Twitter @underthebreach pada Jumat (22/5), memosting pengakuan akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum.
"Jika benar ada kebocoran data personal, bukan data terbuka, maka ini jelas kelalaian luar biasa, karena menyangkut keamanan data sekaligus integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu, seluruh komisioner tersisa KPU RI sebaiknya diberhentikan sebagai bentuk tanggungjawab negara pada penduduk," kata dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/5).
BACA JUGA: Perawat Cantik Pakai Bikini yang Viral Dapat Tawaran Model Lingerie
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menilai langkah itu perlu, sebagai bentuk kelalaian menjaga keamanan data personal pemilih.
Dedi menganggap bocornya data pemilih mengindikasikan negara gagal menjamin privasi warga negara. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sistem keamanan data terkait hasil Pemilu juga terancam mudah diretas.
BACA JUGA: 2,3 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons KPU
"Ini mengkhawatirkan pada dua hal, data privasi warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data," terang pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini.
Lebih lanjut menurut Dedi, hal ini bukan pertama kali KPU bermasalah. Dia mengingatkan KPU pernah terlibat dalam kasus penyuapan yang melibatkan salah satu komisionernya.
"Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024," lanjutnya.
Dedi menegaskan kualitas hasil pemilihan umum hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas.
"Jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai," tambah dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga