jpnn.com, JAKARTA - Saksi Ahli Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi membantah dengan tegas bahwa bantuan sosial (bansos) ada hubungan atau pengaruhnya terhadap kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumig Raka.
Hal itu disampaikan Hasan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menepis keterangan dari Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk yang sekaligus saksi ahli yang dihadirkan dari tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
BACA JUGA: Menko Airlangga Siap Penuhi Panggilan MK Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024
Dalam kesempatan itu, Hasan mengkritisi 3 hasil riset, yakni pertama data riset Hamdi Muluk sendiri. Kedua, hasil exit poll Litbang Kompas dan ketiga adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.
Pertama, Hasan menyampaikan koefisiensi relasi atau hubungan antara bansos dan elektabilitas calon petahana dari riset yang disampaikan Hamdi Muluk sendiri sebetulnya menunjukkan tidak memiliki hubungan.
BACA JUGA: Pakar HTN Sebut Aturan MK Terlalu Mengkerangkeng para Pihak untuk Mengungkap TSM di Pilpres 2024
“Dari hasil riset tersebut beliau mendapatkan rata-rata hasil koefisien korelasi. Jadi, korelasi hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana itu angka korelasinya 0,29. Bahwa hubungannya rendah dan mendekati 0,” ujar Hasan, Kamis (4/4/2024).
“Para ahli sering menyederhanakan angka koefisiensi korelasi itu dengan di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 itu kuat kalau di bawah 0,5 itu lemah hubungan,” sambungnya.
BACA JUGA: Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Dasco: Sedang DirencanakanÂ
Lebuh lanjut, Hasan menyampaikan sementara dari 10 hasil riset Hamdi Muluk diketahui koefisiensi korelasinya rata-rata hanya 0,04 persen yang artinya sangat rendah.
“Koefisiensi relasi dari 10 riset itu bervariasi dari 0,04 rendah sekali. Cara membaca koefisiensi relasi itu sederhana saja -1, 0, 1 kalau dia mendekati angka 1 apakah itu negatif atau positif berarti hubungannya makin kuat, kalau satu atau -1 itu hubungannya sempurna kalau negatif berarti sempurna berbanding terbalik,” jelasnya.
“Kalau kita rinci dengan detail kira-kira cara bacanya seperti ini jadi kalau korelasinya antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah, kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini,” tambahnya.
Namun, Hasan menyayangkan setelah Hamdi memaparkan kesaksian di MK, Harian Kompas gagal paham dengan menuliskan headline ada 29 persen mempengaruhi pemilih.
“Yang jadi persoalan adalah ketika beliau mengatakan ini, besoknya ada headline di harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29 persen. Dari mana 29 persen itu diambil dari angka koefisiensi relasi yang ditemukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien relasi 0,29,” ucapnya.
Kedua, Hasan memaparkan hasil riset exit poll dari Kompas tanggal 14 Februari 2024 sangat jelas sekali mendeskripsikan bahwa bansos lemah sekali hubungannya dengan keterpilihan Prabowo-Gibran.
“Itu kalau diolah datanya siapapun bisa mengolah data ini kalau di kalangan penerima bansos elektabilitas Prabowo-Gibran 58 persen dengan baseline 58 persen, di kalangan nonpenerima bansos 57 persen hampir tidak ada efeknya,” paparnya.
Hasan menyampaikan justru yang mendapatkan keuntungan dari bansos adalah pasangan Ganjar-Mahfud MD.
“Coba lihat pasangan Ganjar-Mahfud di kalangan penerima bansos baseline dari 17% menjadi 22%, kalau di kalangan non penerima bansos menjadi 16% saja. Kalau Anies di kalangan penerima bansos 19%, non penerima 27%,” katanya.
“Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies komplain ke Mas Ganjar, karena di penerima bansos yang mendapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar-Mahfud, kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi kalau semua diberi bansos kira-kira begitu hasilnya Ganjar nomor urut 2, Prabowo-Gibran nomor urut 1 Mas Anies nomor 3. Kalau 100% populasi diberikan bansos, Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19, proyeksinya kira-kira begitu,” imbuhnya,
Ketiga, kata Hasan hasil 10 survei dari Indikator Politik Indonesia dari bulan April 2023 sampai Februari 2024 menjelaskan tidak ada hubungan antara approval rating Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan elektabilitas Prabowo.
“Dalam periode Juli sampai Oktober 2023 approval rating Pak Jokowi turun sementara di bawah itu elektabilitas Prabowo terlihat naik itu kasat mata, kalau kita buat analisis statistiknya di bawah koefisien korelasi yang di atas persen corelation itu approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran koefisiensi korelasinya hubungannya 0,024 mendekati 0. 0,1 aja tidak ada sementara batasnya biasanya 0,5 untuk mengatakan hubungan yang kuat 0,024,” ujarnya.
“Nilai signifikan 0,948 kira-kira kalau orang bikin skripsi atau tesis hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo,” paparnya.
Selain itu, Hasan juga memaparkan 2 riset lain yang menunjukkan tidak ada hubungan antara bansos dengan elektabilitas itu pertama dari riset Darma dan kawan-kawan tahun 2022 dan juga riset dari negara Meksiko.
“Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Hamdi Muluk angka korelasinya yang dilakukan riset oleh Darma dan kawan-kawan tahun 2022 angka korelasinya 0,02 mendekati 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali,” ucapnya.
“Kalau mau 2 riset ditambahin riset dari Meksiko ada juga di bahan itu yang dilakukan karena variabelnya sama variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia Meksiko itu sama variabelnya cash transfer dan barang model bantuan sosial hasil korelasinya minus 0,02 juga, majelis hakim juga pegang datanya, ada hubungan nya lemah bahkan negatif,” ungkapnya.
Hasan sekali lagi menegaskan apa yang dipaparkan oleh Hamdi Muluk sebenarnya menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara bansos dan keterpilihan Prabowo-Gibran.
“Jadi sebenarnya dari dua riset itu saja bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana apalagi bukan petahana,” ujarnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari