JAKARTA -- Komisi I DPR mendorong agar pemerintah membuat bank data berupa data satelit terkait tapal batas di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat.
Hal ini menyusul kerapnya muncul masalah patok perbatasan, yang bisa berdampak pada pencaplokan wilayah RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, menegaskan selama ini patok perbatasan yang manual menjadi kelemahan Indonesia.
"Ya, itu kelemahan juga. Kalau sudah pas segera buat bank data berupa data satelit sehingga tidak boleh digeser. Misal titik sekian, koordinat berapa," kata Hasanudin, Jumat (13/1), di Jakarta.
Seperti diketahui, masalah pencaplokan wilayah di Desa Camar Bulan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sempat mencuat ke publik. Sekitar 1.440 hektare tanah di titik tapal batas A88 - A156 Camar Bulan, diduga telah masuk wilayah Sarawak, Malaysia, akibat pergeseran patok secara sengaja.
Hasanudin menjelaskan, sebenarnya ada tiga masalah di perbatasan. Pertama, keyakinan atau kepastian terhadap patok batas. Kedua, masalah kesejahteraan. "Kalau kepastian oke, patok batas oke, masih juga kita harus pertimbangkan masalah sosial," ujar politisi PDI Perjuangan, itu.
Dia menegaskan, selama ini Malaysia selalu tidak mau cepat menyelesaikan ketika terjadi masalah di perbatasan. "Kalau saya lihat Malaysia mulur-mulur saja, tidak mau cepat. Tidak tahu juga ada masalah apa," jelas Hasanudin.
"Misalnya, masalah Ambalat sudah delapan tahun, terus saja tidak ada perkembangannya," tambahnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Ambil Alih Kasus Indosat
Redaktur : Tim Redaksi