jpnn.com, DEPOK - Data tentang warga penerima vaksinasi di Kota Depok, Jawa Barat, simpang siur.
Pasalnya, ada perbedaan data antara versi Pemko Depok dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
BACA JUGA: Buat yang Pengin Masuk Gedung Pemkot Depok Silakan Baca Ini
Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, perbedaan data itu disebabkan pihaknya menghitung jumlah penerima vaksinasi berdasar nomor induk kependudukan (NIK) warganya, sedangkan Kemenkes merujuk pada laporan dari fasilitas kesehatan (faskes).
"Untuk data NIK ini lebih besar persentasenya, yaitu 63 persen, sedangkan berdasarkan faskes itu baru 59 persen," ujar Idris di Depok, Senin (25/10).
BACA JUGA: 23 Kelurahan di Depok Sudah Nol Kasus Covid-19
Wali kota usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengeklaim rata-rata angka vaksinasi di berbagai kelurahan dan kecamatan di Depok sudah di atas 80 persen.
Menurut data penduduk Kota Depok yang masuk ke Satgas Covid-19, populasi daerah di sebelah selatan DKI Jakarta itu mencapai 2,5 juta jiwa.
BACA JUGA: Chatib Basri Beberkan Risiko Vaksinasi Tak Capai Target, Ngeri
Namun, survei terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 mencatat jumlah penduduk Depok ada 2.050 juta.
"Ini menjadi sebuah permasalahan, karena perhitungan target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk yang dilaporkan," tuturnya.
Oleh karena itu, Idris akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna sinkronisasi data.
"Kata Kemenkes baseline yang dipakai jumlah penduduk yang masuk dan definitif di Kementerian Dalam Negeri atau Disduk itu 1,8 juta, dari situ saja sudah berbeda," kata Idris.(mcr19/jpnn)
Redaktur : Antoni
Reporter : Lutviatul Fauziah