jpnn.com - JAKARTA - Perusahaan tambang makin agresif memprotes kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi dengan pemberlakuan bea keluar (BK) progresif. Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, di antara sekian banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, hanya Freeport dan Newmont yang terus menyampaikan keberatan atas aturan BK ekspor tambang.
"Setiap hari kami diprotes," ujarnya kemarin (29/1).
Sebagaimana diwartakan, mulai 12 Januari, pemerintah memberlakukan BK progresif untuk ekspor hasil tambang dengan kadar pemurnian tertentu. Aturan itu sebenarnya lebih longgar dibanding rencana awal yang melarang semua jenis ekspor hasil tambang yang belum dimurnikan.
BACA JUGA: DPR Segera Sahkan RUU Perdagangan Jadi UU
Kementerian Keuangan menetapkan BK progresif, yakni mulai 20 persen hingga 60 persen, pada 2016.
Menurut dia, terlepas dari adanya protes perusahaan tambang, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas aturan BK progresif tersebut. Namun, hingga evaluasi itu selesai, pemerintah akan tetap memberlakukan aturan BK untuk ekspor tambang. "Jadi, aturan harus tetap diimplementasikan," terangnya.
Sebelumnya, setelah bertemu Menteri ESDM Jero Wacik, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa banyak pelaku usaha tambang yang mempertanyakan dasar hukum aturan BK itu. Sebab, aturan tersebut tidak tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan kebijakan ekspor tambang. "Karena itu, kami bahas. Nanti dibahas lagi dengan menteri keuangan," ujarnya.
Hatta menerangkan, pembahasan mengenai aturan BK ekspor tambang itu akan dibawa ke level wakil presiden untuk mendengar penjelasan dari semua menteri terkait. Yakni, baik Menteri Keuangan Chatib Basri maupun menteri ESDM. "Hal tersebut penting agar semua pihak dapat mengerti aturan itu," tegasnya.
Upaya protes raksasa tambang Freeport Indonesia, tampaknya, dilakukan dengan sangat serius. Hal tersebut terlihat dari kedatangan CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson yang merupakan induk Freeport Indonesia di Amerika Serikat (AS). Orang nomor satu Freeport itu melakukan roadshow untuk melobi pemerintah Indonesia agar memberikan kelonggaran dalam menerapkan ketentuan BK ekspor.
Setelah bertemu Menteri Perindustrian M. S. Hidayat, Adkerson bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto langsung mendatangi kantor Chatib kemarin petang.
Sayangnya, setelah pertemuan tadi malam, Adkerson dan Rozik enggan berbicara banyak terkait dengan hasil pertemuannya dengan Chatib. Dia menyebut, materi pembicaraan sama dengan yang disampaikan kepada M. S. Hidayat. Yakni, seputar permintaan keringanan aturan BK ekspor tambang. "Pertemuan tadi berlangsung dengan baik," ujarnya singkat. (owi/c18/oki)
BACA JUGA: Hari ini Merpati Hanya Layani Dua Penerbangan
BACA JUGA: Pegawai Merpati Sodorkan Nama Dirut Baru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Gagas Kereta Cepat Jawa
Redaktur : Tim Redaksi